Presiden Mursi Lakukan Manuver Baru

Pertarungan kekuatan di Mesir antara presiden yang baru dilantik, Mohammed Mursi, dan militer yang berkuasa kembali menunjukkan aspek baru. Mahkamah Konstitusi di Kairo membatalkan dekrit presiden, yang dikeluarkan hari Minggu (08/07). Dekrit presiden ini memutuskan baha parlemen yang dibubarkan Dewan Militer kembali diaktifkan. Sebelum Mahkamah Konstitusi membatalkan dekrit ini, anggota parlemen, kebanyakan dari partai Islamis, berkumpul di gedung parlemen, mengadakan rapat singkat.

Presiden Mursi menunjukkan bahwa ia menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Juru bicaranya menegaskan bahwa Mursi memiliki kewajiban untuk mentaati hukum dan konstitusi. “Tidak ada konfrontasi,“ demikian dinyatakan Presiden Mursi. “Pertikaian mengenai pembubaran parlemen akan dipecahkan lewat dialog dengam kekuatan politik dan peradilan untuk menemukan cara terbaik keluar dari situasi.“ Pernyataan yang keluar dari kantor kepresidenan ini mengundang berbagai interprestasi. Namun yang jelas dari pernyataan ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi telah menghalangi parlemen untuk “memenuhi tanggung jawabnya.“

Menyelamatkan Muka dan Menghindari Kekerasan

Para pengamat memperkirakan bahwa dalam perebutan kekuasaan ini, kedua belah pihak mengkhawatirkan terjadinya konflik terbuka. Pasukan keamanan telah mencagah terjadinya konfrontasi dengan membiarkan anggota parlemen untuk memasuki gedung parlemen. Anggota parlemen, yang kembali meninggalkan gedung setelah bersidang selama hanya lima menit, tetap bersikeras pada tuntutan mereka. Ketua parlemen Saad El katatni mengusulkan maju ke pengadilan banding untuk memeriksa legalitas putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, ketua Salafi yang radikal, Hasim Abu Ismail, mengumumkan akan meggelar “demonstrasi satu juta” menentang asas konstitusional yang didikte olej Dewan Militer.

yf/ab (dapd/rtr/afp/dpa)