Proses Reformasi PBB

Semua pihak setuju, reformasi Dewan Keamanan PBB harus diadakan. Badan dunia itu harus diperbesar. Tetapi bagaimana? Akhir Januari Jepang mengusulkan, anggota diperbanyak menjadi 21. Jadi ditambah dua negara Afrika, dua Asia, satu kursi untuk Eropa dan satu lagi untuk Amerika Latin.

15, 21 atau 24? Permainan angka menyangkut anggota Dewan Keamanan PBB kembali dimulai. Tema perluasan badan tertinggi PBB tersebut kembali akan menjadi pokok utama sidang umum badan dunia ini. Demikian dikatakan Duta Besar Jerman di PBB, Thomas Matussek.

Ditambahkannya, untuk itu pemimpin sidang telah membentuk sebuah kelompok kerja, yang terdiri dari lima orang, karena tema ini akan kembali dibicarakan. Tema ini penting, karena itulah satu-satunya tema besar menyangkut reformasi PBB yang belum terpecahkan.

Reformasi Sudah Mendesak

Reformasi DK PBB sebenarnya sudah harus dilaksanakan sejak dulu, tetapi kerap diblokir oleh Amerika Serikat, yang menjadi anggota tetap. Kini, tema ini juga berpengaruh dalam kampanye pemilihan presiden di AS. Setidaknya, calon dari Partai Demokrat, Bill Richardson mendukung perluasan DK PBB. Menurutnya, dewan itu harus dimodernisir dan diperbesar. Jerman dan Jepang harus diikutsertakan, demikian halnya wakil dari Afrika, Asia dan Amerika Latin. Sehingga DK PBB lebih relevan untuk semua pihak.

Tentunya bisa diragukan, apakah pemerintah AS yang sekarang setuju dengan Richardson. Sampai saat ini pemerintahan Bush mendukung perluasan hingga 21 kursi dan Jepang akan menjadi anggota baru. Sementara keinginan Jerman untuk menjadi anggota tetap, belum mendapat restu AS. Jadi tidak mengherankan, jika Duta Besar Jerman Matussek sangat berhati-hati dalam menyatakan harapannya. Apalagi setelah upaya Jerman untuk membentuk kelompok kandidat dengan Brasil, India dan Jepang tidak berhasil. Matussek mengatakan, tidak ada yang menentang. Tetapi anggota lain juga memiliki usulan.

Usulan dan Model Baru

Jadi Jerman tidak berkeras lagi ingin menjadi anggota tetap. Usulan akan adanya enam anggota baru DK PBB rupanya tidak dibicarakan lagi. Selain itu, persaingan antara kelompok empat negara yang beranggotakan Jerman dan kelompok 40 negara yang dipimpin Italia sudah berakhir. Demikian dikatakan Duta Besar Afrika Selatan Kumalo. Termasuk di dalam kelompok 40 negara antara lain Indonesia, Spanyol, Polandia, Argentina dan Pakistan.

Sebagai gantinya model baru sedang dibicarakan. Yang menjadi favorit adalah sistem tiga kelas. Di samping lima anggota tetap yang sekarang dan anggota tidak tetap, yang setiap dua tahun bergantian sesuai sistem rotasi, akan didirikan kelompok anggota yang memiliki status istimewa. Negara-negara ini akan dipilih setiap lima atau 10 tahun dan bisa dipilih berturut-turut. Jadi, jika dianggap memenuhi syarat, dapat menjadi anggota tetap secara de fakto.

Tim Kerja Baru

Diplomat Barat menyatakan skeptis akan tercapainya keputusan hingga sidang umum September nanti. Sedangkan wakil Afrika Selatan lebih optimis, karena proses masih berlangsung. Proses reformasi terutama harus tetap hidup melalui pekerjaan apa yang disebut “open-ended Workinggroup” yang baru didirikan. (ml)