Raja Bhumibol Restui Pemerintahan Militer Thailand

Jumat (22/09) ini, Jendral Sonthi Boonyaratglin dan anggota Dewan Reformasi Demokratis atau Council for Democratic Reform yang disebutkan berada dibawah konstitusi kerajaan, mendapat dukungan secara resmi dan Raja Bhumibol Abdujadej.

Di depan foto raja, Jendral Sonthi berlutut pada upacara sumpah setia kepada Raja. Seluruh televisi lokal, yang saat ini dibawah pengawasan militer, menyiarkan acara tersebut secara langsung.

Dalam pidato tertulis, yang tidak disiarkan secara langsung, Raja Bhumibol Abdujadej meminta rakyatnya untuk tetap tenang dan mengikuti perintah Jendral Sonthi demi menjaga stabilitas.

Para pengamat berpendapat, dukungan kerajaan ini bisa memberikan hak kekuasaan yang krusial bagi penguasa militer. Penguasa militer ad interim Thailand memberlakukan undang-undang darurat. Hingga kini belum jelas hingga kapan undang undang ini akan diberlakukan.

Ong Art, dari partai Demokrat yang saat pemerintahan Thaksin menjadi bagian dari kubu oposisi, menggambarkan keadaan politik terbaru di Thailand:

"Partai-partai di Thailand dilarang melakukan kegiatan politik saat ini, begitu juga rakyat Thailand.“

Ong Art juga mengungkapkan bahwa para politisi, tidak memandang kudeta ini sebagai proses demokrasi yang sehat.

"Sebagi politisi, kami tidak begitu gembira melihat kejadian ini. Tetapi selama 5 tahun terakhir ini, Rezim Thaksin telah melakuakan banyak hal, termasuk mengontrol organisasi independen dan banyak lagi“.

Thaksin Shinawatra dikudeta di tengah krisis politik yang dipicu dari tudingan bahwa ia menumbangkan demokrasi Thailand yang telah berlangsung selama 74 tahun. Krisis ini sudah berlangsung beberapa bulan. Kubu oposisi memboikot pemilu yang ditetapkan Thaksin April lalu menyusul dirtemukannya berbagai kecurangan.

Abhisit Vejjajiva, pemimpin partai oposisi Thailand mengungkapkan masalah demokrasi Thailand dibawah kepemimpinan Thaksin:

"Kita bicara tentang hak rakyat, campur tangan pada media yang mengarah pada persaingan tidak sehat, termasuk pada badan badan intelktual seperti komisi pemilu. Korupsi merajalela dan percobaan merintangi pemeriksaan rekening pribadinya di bank“.

Pemerintah ad interim Thailand berjanji akan membentuk pemerintahan sipil dalam tempo dua minggu dan menjadwalkan penyelenggarakan pemilu dalam kurun waktu setahun mendatang. Sementara partai Demokrat mencari jalan terbaik untuk jalannya demokrasi. Seperti yang dijelaskan Vejjajiva:

"Kami akan coba memastikan bahwa kedaulatan dikembalikan pada rakyat sebagai reformasi politik, juga memberikan alternatif bagi pemilu mendatang“

Sejumlah pejabat pemerintahan yang digulingkan, ditangkap, termasuk diantaranya mantan wakil perdana menteri Chidcay Vanasathidya. Lainnya, memilih lari keluar negeri.