Referendum UU Suaka Swiss

Dengan demikian, di kemudian hari para pencari suaka yang tidak memiliki surat-surat resmi akan langsung ditolak. Selain itu, para pencari suaka yang ditolak tidak akan lagi menerima bantuan sosial dan dapat ditahan hingga 18 bulan dalam tahanan pemindahan.

Dalam keputusan ini, warga Swiss mengikuti keinginan pemerintahan mereka. Karena pemerintah Swiss telah merombak undang-undang tersebut. Termasuk Menteri Kehakiman Christoph Blocher yang berhaluan konservatif kanan dari Partai Rakyat Swiss. Rekan satu partainya Hans Fehr juga sangat lega atas hasil referendum tersebut.

"Bagi mereka yang membuka mata mereka, sangatlah jelas bahwa penyalahgunaan yang terjadi, bahwa orang-orang dapat memaksakan untuk memperoleh ijin tinggal di Swiss. Mereka yang memiliki paspor harus pulang, sementara yang tidak memiliki paspor boleh menetap. Penyalahgunaan ini tidak dpat lagi ditolerir, maka warga Swiss mengatakan bahwa ini akan kami hentikan sekarang.“

Pihak yang menentang undang-undang baru ini harus menerima kekalahan. Namun mereka kembali memperingatkan bahwa ini adalah akhir tradisi kemanusiaan bangsa Swiss. Setidaknya demikianlah pendapat para perwakilan pihak gereja. Sementara menurut anggota Dewan Nasional Uerli Leuenberger dari Partai Hijau, partai-partai yang memaksakan perolehan suara rakyat melalui pengumpulan tandatangan melihat alasan hasil referendum tersebut dalam slogan-slogan para pendukung yang merakyat.

"Kami sebenarnya menginginkan debat mendasar mengenai politik pencari suaka dan orang asing. Sayang ini kemudian disalahgunakan menjadi hanya debat mengenai penyalahgunaan saja. Dan para warga tentu saja ingin memerangi penyalahgunaan, ini jelas. Karena itu sayangnya tidak dilaksanakan debat mendasar mengenai migrasi di Swiss.“

Padahal sebenarnya tidak ada yang mengejutkan dari hasil referendum ini. Banyaknya yang menginginkan undang-undang yang baru sudah terlihat dari hasil jajak pendapat sebelumnya. Bukan rahasia lagi, bahwa warga Swiss yang berbehasa Jerman sedikit memiliki lebih banyak masalah dengan orang asing. Disini dalam beberapa negara bagian, hingga 78 persen menginginkan pengetatan undang-undang tersebut. Sementara warga Swiss Barat yang berbahasa Prancis, dikenal sebagai yang lebih toleran, sedikit di atas 50 persen yang menginginkannya.

Namun secara keseluruhan hal tersebut tidak mengubah hasil referendum yang menunjukkan keinginan mayoritas warga Swiss. Pakar ilmu politik Claude Longchamp mengingatkan, bahwa hasil referendum terhadap pengetatan undang-undang pencari suaka dalam 20 tahun terakhir selalu mencapai 70 persen.

"Ini kira-kira cara berpikir Swiss mengenai masalah pencari suaka. Mereka tidak menjadi lebih bermusuhan terhadap orang asing mau pun menjadi lebih ramah. Kami sebenarnya memiliki hubungan yang cukup stabil. Dua per tiga menganggap politik suaka masih saja terlalu longgar, dan sepertiga sebenarnya selalu berada di pihak yang berlawanan.“

Jadi dapat disimpulkan tidak ada hal yang baru dari Swiss dalam hal hak pencari suaka dan orang asing. Walau pun demikian, warga Swiss dengan referendum ini telah memutuskan bahwa negara mereka mendapatkan undang-undang terketat dalam masalah ini. Padahal angka permintaan suaka sebenarnya terus-menerus menurun.