1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

PDIP dan Jokowi Dekati KMP?

2 Februari 2015

Kisruh seputar Budi Gunawan tiba-tiba menempatkan Koalisi Merah Putih sebagai primadona politik. Secara simbolis Presiden Joko Widodo dan PDIP mendemonstrasikan kemesraan dengan kekuatan oposisi pimpinan Prabowo tersebut

https://p.dw.com/p/1EUII
Indonesien Präsidentschaftswahlen 09.07.2014
Foto: Reuters

Oposisi tidak selamanya jauh dari kekuasaan. Inilah yang sedang terjadi di Jakarta. Menyusul polemik seputar calon Kapolri, Koalisi Merah Putih tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Berturut-turut kelompok yang digalang Prabowo Subianto itu didekati oleh Istana Negara dan partai penguasa, PDIP.

Setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Prabowo di Istana Negara, Bogor, putri Megawati, Puan Maharani, menyambangi pesta pernikahan keluarga politisi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Reyaldi. Di sana ia duduk semeja bersama petinggi KMP lainnya, seperti Prabowo, Hatta Radjasa dan Aburizal Bakrie.

Betapapun nilai simbolik kehadiran Puan, KMP bersikeras bahwa kehadiran sang menteri murni karena "Hubungan pribadi. Jangan dipolitisir," tukas petinggi PKS, Fahri Hamzah kepada awak media di Senayan.

Istana Negara dan DPR

PDIP pun enggan membesarkan arti pertemuan tersebut. "Politik jangan disamakan dengan pertempuran. Lagi pula Puan kan banyak temannya," kata tokoh senior PDIP, TB Hasanudin.

Purnawirawan bintang dua itu juga menilai situasi internal Koalisi Indonesia Hebat tidak seperti yang diberitakan. "Sesungguhnya, keadaan itu tidak segenting yang dianggap. Biasa-biasa saja. Santai," katanya kepada Kompas.

Gelombang lobi tidak berakhir. Senin (02/02/15) Istana Negara menerima kedatangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta. Rombongan itu terdiri dari Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN) dan Fahri Hamzah (PKS).

"Dikerubuti elit KMP"

Kabarnya Presiden Jokowi dan pimpinan DPR membahas isu pemberantasan korupsi. Fahri Hamzah mengklaim pihaknya mendesak agar Jokowi mengambilalih tanggungjawab. "Jadi mumpung Jokowi baru 100 hari supaya ambil alih pemberantasan korupsi," ujarnya seperti dilansir situs Tribun.

Kisruh seputar pencalonan Budi Gunawan membuka peluang bagi KMP buat berbagi kuasa. Namun belum jelas kenapa Jokowi justru mendekati koalisi yang juga ikut meloloskan Budi Guawan dalam fit and proper test itu.

"Sekarang Jokowi dikerubuti oleh elit KMP. Dia mencoba mencari basis kekuatan politik baru vis-a-vis Ibu Mega," kicau politisi Demokrat, Ulil Abshar Abdalla.


rzn/yf (dari berbagai sumber)