Senat Tuntut Bush Tarik Pasukan Sampai Maret 2008

Setelah Senat Amerika Serikat dengan mayoritas suara kubu Demokrat menuntut penarikan pasukan dari Irak sampai Maret tahun depan, Presiden Bush menyatakan akan menggunakan hak vetonya.

George W Bush: “Tidak ada gunanya kalau politisi di Washington mendikte batas waktu bagi para komandan militer di kawasan perang yang jauhnya 6000 mil dari sini.”

Bush kelihatan gusar karena para anggota Partai Demokrat di Senat mencoba mempengaruhi kebijakan perangnya. Ia bersikeras, presiden Amerika Serikat menurut undang-undang adalah „Commander in Chief, artinya komandan tertinggi militer. Ia akan menghentikan semua upaya penarikan pasukan dari Irak dengan hak vetonya. Ancaman ini sudah dikeluarkan beberapa kali oleh Bush. Tapi kubu Demokrat kelihatannya tidak terlalu mengindahkan hal itu. Di Senat, rancangan undang-undang belanja negara yang diajukan kalangan Demokrat lolos dengan 51 suara setuju dan 47 suara tidak setuju. Sebelumnya, majelis rendah, yaitu Dewan Perwakilan AS juga sudah menyetujui agenda waktu penarikan pasukan.

Undang-undang Anggaran Belanja yang sekarang diputuskan menganggarkan sekitar 122 miliar Dollar untuk biaya perang di Irak, tapi dengan syarat bahwa penarikan pasukan harus dimulai dalam 4 bulan mendatang, dan sampai akhir Maret 2008 pasukan Amerika Serikat sudah harus mengakhiri kegiatan perang di Irak.

Pimpinan kubu Demokrat di Senat, Harry Reid puas dengan keputusan itu. Reid mengatakan:

„Kami puas karena bertindak menurut aspirasi rakyat. Undang-undang yang kami ajukan adalah cerminan keinginan rakyat Amerika, sesuai hasil pemilu kongres November lalu. Sekarang giliran presiden. Dia punya tanggung jawab untuk menandatangani undang-undang ini.“

Memang masih belum jelas, undang-undang mana yang akan diberlakukan. Sebab undang-undang yang lolos di Senat sedikit berbeda dengan yang lolos di Dewan Perwakilan. Karena undang-undang yang lolos di Majelis Rendah menuntut penarikan seluruh satuan Amerika Serikat sampai musim gugur 2008, sedangkan undang-undang yang lolos di Senat menetapkan batas waktu sampai Maret 2008.

Sekarang kedua kamar, Senat dan Dewan Perwakilan yang berfungsi sebagai majelis tinggi dan majelis rendah harus menyepakati satu versi. Setelah itu, tidak berarti undang-undang tersebut langsung punya kekuatan hukum. Karena Presiden masih bisa menolak undang-undang tersebut dengan hak vetonya. Tapi kubu demokrat bisa saja bersikeras juga dengan posisi mereka, sehingga situasinya akan menemui jalan buntu. Masih belum jelas bagaimana situasi itu kemudian bisa diselesaikan.

Jika Bush menolak undang undang anggaran belanja, berarti ia harus memerintah dengan anggaran darurat. Kas perang di kementrian pertahanan diperkirakan sudah kosong pada pertengahan April mendatang. Karena itu kubu demokrat berspekulasi, Bush akhirnya terpaksa melakukan kompromi.

Senator Joe Biden dari kubu demokrat yakin, pada akhrinya Bush terpaksa akan mengubah politiknya.