Sengketa Kredit Hungaria dengan IMF dan Uni Eropa

Viktor Orban pemimpin pemerintahan baru Hungaria dari kubu konservatif, merasa cukup kuat. Setidaknya ia memiliki dua pertiga suara mayoritas di parlemen. Kekuatan ini juga membuat Orban berani menentang pemberi bantuan kredit, Dana Moneter Internasional dan Uni Eropa. Perdana Menteri Hungaria itu mengumumkan tahun ini defisit produk brutto nasional akan mencapai 3,8 persen. Namun ia tidak akan memenuhi tuntutan penghematan lainnya, meskipun kesepakatan itu telah diambil dengan Dana Moneter Internasional dan Uni Eropa sebagai syarat dikucurkannya bantuan kredit 20 milyar Euro bagi Hungaria. Kredit itu disepakati pada masa pemerintah sosialistis Hungaria dua tahun lalu, ketika negara itu masih berada dalam situasi kritis tidak mampu membayar hutang.

Dilatarbelakangi sengketa baru-baru ini dengan Dana Moneter Internasional IMF dan Uni Eropa, Jumat (06/08) lalu Sekretaris Negara Hungaria Mihaly Varga mengatakan, pemerintahnya ingin segera mengakhiri politik penghematan. Dana Moneter Internasional IMF tidak mampu memberikan terapi yang efektif, entah di mana pun. Demikian dikatakan Varga kepada stasiun televisi Hungaria Hir TV. Hungaria dan Dana Moneter Internasional terlibat sengketa, tidak hanya karena pemerintah di Budapest menolak penghematan berikutnya untuk mereformasi anggaran negara, tapi juga meluncurkan pajak perbankan.

Dua bulan lalu Perdana Menteri Viktor Orban menyampaikan pidato di hadapan parlemen sehubungan langkah-langkah Hungaria mereformasi anggaran belanja dan mengatasi krisis hutang. Selain penerapan pajak pendapatan sebesar 16 persen, Orban mengumumkan

"Kami ingin meluncurkan pajak perbankan, Bank-bank, asuransi, perusahaan leasing tahun ini diharapkan membayar kira-kira 700 juta Euro ke kas negara.“

Beberapa hari sebelumnya pemerintah Hungaria mengejutkan pasar uang dengan pernyataan hanya terdapat sedikit peluang untuk menghindari terjadinya krisis seperti yang melanda Yunani.

Saham perbankan Hungaria langsung anjlok drastis setelah wakil pemerintah memperingatkan kasus Yunani dapat terjadi di Hungaria dan dengan demikian menyebabkan shok Hungaria di seluruh dunia, sejauh ini sudah kembali mereda. Walikota Debrezen, Lajos Kosa tidak dapat mengerti hebatnya reaksi pasar terhadap pernyataan tersebut

„Bukan siapa yang mengatakan kenyataan yang salah, melainkan mereka yang menyebabkan kekacauan ini. Yakni pemerintah sosialis sebelumnya.“

Tidak hanya pasar uang yang mengalami penataan kembali, Orban juga melakukan penghematan di sektor jasa pelayanan publik. Ribuan pegawai di sektor tersebut di-PHK dan gaji pegawai di sektor tersebut dipotong 15 persen. Namun rencana penghematan anggaran belanja nasional juga dengan memotong dana pensiun tidak jadi dilaksanakan

"Jika negara begitu saja mengambil pendapatan kas dana pensiun, itu sama saja artinya dengan mencuri.“

Demikian dikatakan Ildiko Lendvai, ketua partai oposisi sosial demokrat.

Tapi pekan lalu tanggal 3 Agustus Orban tidak ingin lagi meminta warganya untuk lebih berhemat, bahkan mengumumkan paket konjungtur yang luas guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan tetap ingin meningkatkan pendapatan pajak negara. Parlemen di Budapest memutuskan untuk tetap meluncurkan pajak perbankan, meskipun hal ini dikritik oleh Dana Moneter Internasional dan Uni Eropa, karena pajak itu dapat membuat sektor perbankan yang dilanda krisis, semakin tidak stabil dan menyebabkan macetnya kredit.

Pemerintahan baru di Budapest kini juga mencoba menggeser Direktur Bank Sentral Hungaria Andras Simor, yang tidak setuju haluan politik keuangan baru tersebut. Perdana Menteri Viktor Orban memotong 75 persen gaji Simor untuk mendesaknya mengundurkan diri. Meskipun demikian Simor mengumumkan tetap akan memegang jabatan Direktur Bank Sentral Hungaria sampai akhir tahun 2013. Dalam hal ini Simor mendapat dukungan dari Bank Sentral Eropa di Frankfurt, yang memandang tindakan Orban itu sebagai serangan masif terhadap kemandirian tokoh Bank Sentral Hungaria.

Peringatan kemungkinan terjadinya kebangkrutan, bagi pihak oposisi di Hungaria hanyalah strategi cerdik pihak pemerintah, untuk dapat menarik kembali janji-janji kampanye pemilu. Misalnya keringanan pajak.

Juga Uni Eropa berharap ketegangan hubungan dengan Hungaria dapat berakhir Oktober mendatang. Karena tanggal 3 Oktober di Hungaria akan digelar pemilihan parlemen regional. Rencana-rencana yang diajukan PM Viktor Orban saat ini mungkin saja merupakan bagian dari kampanye pemilu. Setelah pemilu, tanggal 15 Oktober mendatang, Perdana Menteri Orban harus mengajukan rencana anggaran negara tahun 2011 kepada Komisi Eropa. Mungkin, seperti diharapkan para diplomat Uni Eropa, pemerintah di Budapest bersedia kembali melakukan kompromi.

Bernd Riegert/Meyer-Freisen/D. Kostermans

Editor: A. Ridwan