1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Banyak Masalah Belum Diselesaikan

19 Oktober 2015

Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia setahun lalu. Ketika itu ia menjanjikan kepemimpinan yang berbeda dari di waktu lalu. Tapi kemajuan kongkret tidak nampak, sementara ekonomi Indonesia makin payah.

https://p.dw.com/p/1GqJB
Foto: Reuters

Langkah ekonomi Indonesia yang terseok-seok, dengan laju konjunktur hanya 4,7 % di kuartal kedua tahun ini, dan beberapa langkah keliru lainnya membuat rakyat tidak puas atas kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam setahun masa jabatan mereka. Ketika baru memangku jabatan, keduanya dianggap harapan baru bagi negara, dan mereka memberikan sejumlah janji, yang kini ditagih rakyat.

Joko Widodo diambil sumpahnya tanggal 20 Oktober 2014, di tengah harapan tinggi akan adanya reformasi dan perubahan besar di Indonesia. Namun sejumlah langkah yang diambilnya segera menimbulkan ketidakpuasan. Ketika mulai memangku jabatan, duet Jokowi-JK memang menghadapi masalah berat. Laju ekonomi Indonesia saat itu sangat lamban karena permintaan dari luar negeri akan komoditi Indonesia menurun. Juga perekonomian Asia secara umum terbebani anjolknya konjunktur di Cina yang jadi lokomotif ekonomi Asia.

Janji tidak tercapai

Janji kemajuan ekonomi yang diberikan Jokowi ternyata tidak tercapai. Ia mengatakan sebulan lalu, ekonomi Indonesia akan meroket di bulan September-Oktober, seperti bisa dilihat lewat tautan dari YouTube ini.

Jokowi harus mengambil langkah lebih cepat dan kreatif, demikian pendapat Ari Kuncoro, profesor bidang ekonomi di Universitas Indonesia. Kuncoro berkomentar lebih lanjut, sayangnya orang-orang yang dipilihnya untuk duduk dalam kabinet kurang mampu mewujudkannya. Menurut Kuncoro, Jokowi perlu orang-orang yang memahami dinamika kompleks ekonomi global.

Bulan Agustus, Jokowi mengadakan reshuffle kabinet, dan menempatkan sejumlah orang yang dinilai mampu mendorong perekonomian negara. Reshuffle kabinet kedua rencananya akan diadakan sebelum tahun ini berakhir. Sejak bulan lalu, Jokowi sudah mengumumkan empat paket perbaikan ekonomi, yang juga mencakup perubahan undang-undang untuk mempercepat perkembangan infrastruktur, menarik investor dan menjaga lapangan kerja.

Indonesien Benzin Tankstelle von Pertamina in Jakarta
Antrian di pompa bensin, Jakarta.Foto: R. Gacad/AFP/Getty Images

Pandangan internasional

Dunia internasional terutama mengarahkan pandangan ke Indonesia dan Presiden Jokowi setelah ia mengambil keputusan untuk menghukum mati 14 dalang narkoba, termasuk di antaranya 12 warga asing. Kecaman terutama dilontarkan Australia, Perancis dan Brasil, yang warganya termasuk dalam daftar hukuman mati.

"Dalam tiga bulan pertama, berita yang datang dari Indonesia hanya tentang hukuman mati warga asing dan kegagalan sistem judisial," kata Paul Rowland, yang sudah bertahun-tahun jadi pengamat pemilu. "Di satu pihak presiden megnatakan terbuka untuk bisnis, dan di lain pihak para menterinya memegang garis keras dan tampaknya melangkah ke arah berbeda," demikian ditambahkan Rowland.

Bagaimana dengan korupsi?

Masalah korupsi juga masalah besar yang belum tuntas. Kepala Institut Setara, Hendardi berpendapat, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla masih harus menunjukkan kepemimpinan berkualitas dalam memberantas korupsi dan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Di samping itu, masalah besar yang aktual sekarang adalah kabut asap yang makin luas ke negara-negara tetangga.

Malaysia Smog Waldbrände Indonesien
Kabut asap dari Indonesia meluas ke MalaysiaFoto: picture-alliance/AP Photo/J. Paul

Sementara itu, menanggapi berbagai suara sumbang tentang kepemimpinan presiden dan wapres, Jusuf Kalla membela prestasi selama ini. "Janji kami berikan untuk masa jabatan lima tahun," demikian pernyataan yang diberikan kepada Metro TV Senin malam. "Kami tidak bisa memenuhi semua janji hanya dalam setahun."

Rakyat tidak puas

Lewat tagar #jokowiJKsetahungagal rakyat menyatakan ketidakpuasan atas pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Presiden dinilai tidak menyelesaikan pekerjaan.

Statistik jelas menunjukkan ketidakpuasan warga

Presiden dan wapres dianggap memberikan janji-janji palsu

ml/as (dpa, The Jakarta Post, twitter, YouTube)

Anda ingin ingin memberikan komentar? Bisa Anda tulis di bawah artikel atau klik di sini.