Siapa Egianus Kagoya, Pimpinan KKB di Papua?

Egianus Kagoya disebut bertanggung jawab atas tewasnya 31 orang pekerja proyek jembatan di Nduga Papua serta satu personil TNI. Apa konsekuensi dari dugaan keterlibatannya tersebut bagi Papua?

Aparat menyebut pelaku penembakan yang menyebabkan 31 pekerja jembatan tewas di pegunungan Nduga, Papua pada hari Minggu (02/12) adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Dilakukan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal dalam siaran pers, Selasa (01/12) seperti dikutip dari Detik News.

Selain penembakan karyawan PT Istaka Karya (BUMN) pada hari Minggu (02/11), insiden penembakan juga terjadi sehari setelahnya. Senin (03/11), petugas gabungan TNI dan kepolisian yang ditugaskan untuk mengecek lokasi penembakan pekerja diberondong senjata. Seorang anggota TNI tewas tertembak dan satu lagi terluka.

"Jadi kemarin mereka juga menyerang pos TNI dan satu orang prajurit kita gugur dan satu luka-luka,” kata Wakapendam XVII/Cendrawasih Letkol Inf Dax Sianturi. Egianus Kogoya bersama 40 orang pengikut KKB disebut bertanggung jawab dalam penyerangan ini. KKB adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok bersenjata yang sebagian di antaranya menuntut pemisahan diri dari Indonesia. Namun laporan tentang insiden ini hanya bersumber dari aparat keamanan dan tidak dapat diverifikasi, karena jurnalis tidak diijinkan meliput bebas di Papua.

Tonton video 00:41
Live
00:41 menit
Indonesia | 04.12.2018

Separatis OPM Bunuh 31 Karyawan Konstruksi Trans Papua

Egianus Kogoya miliki rapor merah

Bagi aparat kepolisian dan TNI, Egianus Kogoya bukan nama yang asing lagi. Ia disebut pimpinan dari gerakan OPM yang kerap terlibat dalam serangkaian aksi penembakan. Salah satunya pada saat penyerangan di lapangan terbang di Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga. Satu pilot Trigana Air dan dua orang sipil terluka, sementara dua orang anak berserta kedua orang tuanya tewas dibunuh.

Kelompok pimpinan Egianus Kogoya juga Oktober 2018 lalu pernah dilaporkan menyandera 15 guru dan tenaga medis di Kecamatan Mependuma, Kabupaten Nduga, Papua. KKB ini disebut memiliki 20 hingga 25 senjata api berstandar militer yang diduga hasil rampasan dari anggota TNI dan Polri yang disebut diambil secara paksa.

"Perbuatan mereka ini sudah lebih dari teroris. Sangat tak manusiawi. Itu para korban membangun jalan untuk membuka ketertinggalan," kata Wakapendam XVII/Cendrawasih Letkol Inf Dax Sianturi seperti dikutip dari Kompas.com.

Akibat insiden penembakan ini proyek pembangunan jembatan pada Trans Papua sepanjang 278 kilometer telah ditunda oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga lokasi tersebut kembali dipastikan keamanannya.

Sosial

Delapan Kali di Papua

Selama lima jam Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo menumpang pesawat kepresidenan ke Papua. Ini adalah kali ke-delapan presiden mengunjungi provinsi di ufuk timur Indonesia itu sejak dilantik Oktober 2014 silam.

Sosial

Sertifikat Tanda Kemakmuran

Dalam kunjungannya kali ini presiden mendapat agenda ketat. Setibanya di Jayapura, Jokowi dijadwalkan menyerahkan 3.331 sertifikat hak atas tanah kepada penduduk setempat. Ia berpesan agar penduduk menyimpan dokumen penting tersebut dengan aman. "Dimasukkan ke plastik, difotokopi, jadi kalau hilang ngurus-nya lebih gampang," ujar Presiden.

Sosial

Kepemilikan Permudah Pinjaman

Penyerahan sertifikat tanah dinilai penting sebagai pondasi kemakmuran. Kini penduduk bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk menambah pinjaman usaha. "Tapi hati-hati untuk agunan ke bank tolong dihitung, dikalkulasi bisa mencicil, bisa mengembalikan ndak setiap bulan? Kalau ndak, jangan," ucap Presiden.

Sosial

Sertifikat Kurangi Konflik Tanah

Tahun 2017 silam pemerintah membagi-bagikan 70.000 sertifikat kepada penduduk Papua. Tahun ini Badan Pertanahan Nasional menargetkan penyerahan 20.000 sertifikat tanah tambahan.

Sosial

Rombongan Menteri di Jayapura

Selain presiden dan ibu negara, rombongan kenegaraan ini juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Seketaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Sosial

Blusukan Infrastruktur

Selain bertemu penduduk, rombongan presiden juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah proyek infrastruktur vital, antara lain Pasar Mama Mama yang khusus dibangun buat kaum perempuan dan jembatan Holtekamp di atas Teluk Youtefa.

Sosial

Jembatan Memangkas Jarak

Jembatan sepanjang 732 meter ini menghubungkan Jayapura dengan Muara Tami. Keberadaan jembatan di atas Teluk Youtefa memangkas waktu perjalanan dari yang semula 2.5 jam menjadi hanya satu jam saja.

Kekerasan tanpa akhir

Insiden penembakan di Papua sering terjadi, dan biasanya pemerintah mengklaim kelompok separatis sebagai biang pelaku kekerasan di ujung timur Indonesia tersebut.

"Setiap kali terjadi insiden penting yang mengakibatkan kematian tentara, meskipun korban utama di sini adalah warga sipil, itu dikuti dengan tanggapan berupa pembalasan besar-besaran," ungkap Sidney Jones, Direktur Institut Kebijakan Analisis Konflik (IPAC) kepada AFP.

Penembakan para pekerja kali ini diduga bisa menjadi titik awal terjadinya kekerasan terburuk setelah periode yang "sangat panjang," kata Sidney Jones lebih lanjut. Informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Papua sulit terungkap dari berbagai sumber yang terpercaya sebab media asing dan aktivis pemerhati Papua perlu mendapat izin untuk melaporkan dari Papua.

Pembunuhan di Nduga, Papua terjadi ketika lebih dari 500 aktivis - termasuk satu warga Australia – ditangkap ketika melakukan demonstrasi pada tanggal 1 Desember lalu. Awal Desember bagi banyak orang Papua dipandang sebagai Hari Kemerdekaan Papua, hari pendeklarasian kebebasan dari penjajahan Belanda pada tahun 1961.

Ancaman Terhadap NKRI?

Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang memahami perlunya perubahan di tubuh TNI. Ia memerintahkan pergeseran paradigma di Papua, "bukan lagi pendekatan keamanan represif, tetapi diganti pendekatan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan." Diyakini, kiprah TNI menjaga kesatuan RI justru banyak melahirkan gerakan separatisme.

Api di Tanah Bara

Sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969 yang banyak memicu keraguan, Papua berada dalam dekapan militer Indonesia. Sejak itu pula Jakarta menerapkan pendekatan keamanan buat memastikan provinsi di ufuk timur itu tetap menjadi bagian NKRI. Tapi keterlibatan TNI bukan tanpa dosa. Puluhan hingga ratusan kasus pelanggaran HAM dicatat hingga kini.

Rasionalisasi Pembunuhan

Tudingan terberat ke arah mabes TNI di Cilangkap adalah rasionalisasi pembunuhan warga sipil di Papua. Theys Hiyo Eluay yang ditemukan mati tahun 2001 silam adalah salah satu korban. Pelakunya, anggota Komando Pasukan Khusus, mendapat hukuman ringan berkat campur tangan bekas Kepala Staf TNI, Ryamizad Ryacudu yang kini jadi Menteri Pertahanan. "Pembunuh Theys adalah pahlawan," katanya saat itu

Merawat Konflik, Menjaga Kepentingan

Berulangkali aksi TNI memprovokasi konflik dan kerusuhan. Desember 2014 silam aparat keamanan menembak mati empat orang ketika warga Paniai mengamuk lantaran salah satu rekannya dipukuli hingga mati oleh TNI. Provokasi berupa pembunuhan juga dilakukan di beberapa daerah lain di Papua. Faktanya nasionalisme Papua berkembang pesat akibat tindakan represif TNI, seperti juga di Aceh dan Timor Leste

Seroja Dipetik Paksa

Diperkirakan hingga 200.000 orang meninggal dunia dan hilang selama 24 tahun pendudukan Indonesia di Timor Leste. Sejak operasi Seroja 1975, Timor Leste secara praktis berada di bawah kekuasaan TNI, meski ada upaya kuat Suharto buat membangun pemerintahan sipil.

Petaka di Santa Cruz

Kegagalan pemerintahan sipil Indonesia di Timor Leste berakibat fatal. Pada 12 November 1991, aksi demonstrasi mahasiswa menuntut referendum dan kemerdekaan dijawab dengan aksi brutal oleh aparat keamanan. Sebanyak 271 orang tewas, 382 terluka, dan 250 lainnya menghilang.

Akhir Kegelapan

Sejak pembantaian tersebut Indonesia mulai dihujani tekanan internasional buat membebaskan Timor Leste. Australia yang tadinya mendukung pendudukan, berbalik mendesak kemerdekaan bekas koloni Portugal itu. PBB pun mulai menggodok opsi misi perdamaian. Akhirnya menyusul arus balik reformasi 1998, penduduk Timor Leste menggelar referendum kemerdekaan tahun 1999 yang didukung lebih dari 70% pemilih.

Serambi Berdarah

Pendekatan serupa dianut TNI menyikapi kebangkitan nasionalisme Aceh, meski dengan akhir yang berbeda. Perang yang dilancarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka, dijawab dengan teror terhadap pendukung dan simpatisan organisasi pimpinan Hasan Tiro itu. Namun berbagai aksi keji TNI justru memperkuat kebencian masyarakat Aceh terhadap pemerintah Indonesia.

Daerah Operasi Militer

Dua kali Jakarta mendeklarasikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer, antara 1990-1998 dan 2003-2004. Amnesty International mencatat, perang di Aceh sedikitnya menelan 15.000 korban jiwa, kebanyakan warga sipil. TNI dituding bertanggungjawab dalam banyak kasus pelanggaran HAM, antara lain penyiksaan dan pemerkosaan, tapi hingga kini tidak ada konsekuensi hukum.

Alam Berbicara

Perang di Aceh berakhir dramatis. Di tengah eskalasi kekerasan pada masa darurat militer, bencana alam berupa gempa bumi dan Tsunami menghantam provinsi di ujung barat Indonesia itu. Lebih dari 100.000 penduduk tewas. Tidak lama kemudian semua pihak yang bertikai sepakat berdamai dengan menandatangani perjanjian di Helsinki, 2005.

ts/hp (Reuters, AFP, Detik News, Kompas.com, Merdeka.com)