Situasi di Thailand Selatan Memburuk

Tak peduli warga budha atau muslim, dewasa atau anak-anak, semua dapat menjadi korban. Tampaknya pemerintah peralihan Thailand tidak berdaya. Perdana Menteri Surayud Chulanont secara terbuka telah membuat pernyataan minta maaf atas pelanggaran hak azasi manusia yang dilakukan pemerintahan sebelumnya di bawah Perdana Menteri Thaksin Sinawatra. Tapi kata-kata saja tidak cukup.

Aparat keamanan yang ditugaskan pemerintah di Bangkok terlalu sering menangkap orang-orang yang tidak bersalah yang dituduh terlibat kelompok pemberontak. Tentara pemerintah menyusun daftar hitam yang berisi nama-nama yang dianggap anggota kelompok separatis. Akibatnya, terjadi penghilangan secara sistematis.

Sejauh mana kelompok separatis Thailand mendapatkan bantuan dari kelompok islamis luar negeri, masih ditelusuri jejaknya. Yang pasti, menurut pakar keamanan dari Thailand selatan Dr. Panitan Wattanyagorn, kekerasan semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini warga dicekam ketakutan. Lebih lanjut Wattanyagorn mengatakan, „Mereka tidak percaya kepada sistem hukum, anggota milisi, kepolisian, atau pun militer. Mereka tidak percaya pada kita, tidak percaya pada siapa pun. Jika kita lihat kekerasan yang terjadi, harus kami akui, ini bukanlah situasi yang kami kenal sebelumnya. Saya dibesarkan pada tahun 1960an, saya belum pernah mengalami kekerasan seperti itu. Kebrutalan dalam skala sebesar ini mungkin dibawa dari tempat ini. Itulah yang menggemparkan kami.“

Tampaknya kelompok milisi menggunakan kesempatan di tengah memburuknya situasi keamanan di kawasan selatan. Pertengahan Maret lalu kawanan bersenjata menyerang bus mini dengan mengarahkan tembakan kepada para penumpangnya. Beberapa hari kemudian tiga siswa sekolah Islam tewas ditembak. Anak-anak itu masih berusia 12, 14, dan 17 tahun.

Salah seorang korban kekerasan yang berupaya membantu korban lain dan keluarganya adalah Angkhana Neelaphaijit. Suaminya Somchai, seorang pengacara muslim kritis ternama, lebih dari tiga tahun lalu diculik di Bangkok. Angkhana berusaha menelusuri jejak orang-orang yang dihilangkan secara paksa dan menilai peluang penyelesaian konfliknya, „Kesulitan untuk menciptakan perdamaian di bagian selatan, berhubungan dengan kebebasan para aparat itu untuk berbuat semena-mena. Kelihatannya ini berhubungan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Kebanyakan orang yang hilang di wilayah selatan dibenci atau pernah membuat marah penguasa. Mereka tidak diberi kesempatan untuk membela diri.“

Saat ini pemerintah peralihan di Bangkok mengirim pasukan tambahan sebanyak 1600 orang ke wilayah yang dilanda kekacauan. Tentara perempuan termasuk di antaranya. Mereka akan ditugaskan jika terjadi konflik dengan para perempuan muslim di desa-desa atau jika ada keterlibatan perempuan yang dituduh sebagai anggota kelompok separatis.

Beberapa waktu lalu, Thailand dan Malaysia sepakat untuk mencari penyelesaian konflik ini. Apakah perundingannya dapat menghasilkan solusi, masih belum jelas. Milisi separatis sama sekali tidak tertarik dengan diplomasi. Kemelut di Thailand selatan meninggalkan banyak luka dan memerlukan waktu lama untuk memulihkan situasinya .