310111 Schweiz Geld Diktatoren

Selama ini pemerintah Swiss hanya dapat bereaksi, jika negara yang bersangkutan mengajukan perkara pidana terhadap bekas dikatornya, papar Valentin Zellweger, direktur lembaga hukum internasional Swiss. "Belakangan ini kami melihat semakin banyak negara yang tidak dapat melakukan proses pengadilan semacam itu. Untuk meghindarinya, agar uang itu tidak mengalir ke keluarga atau langsung ke diktator, kami mengusulkan undang-undang baru. Yang memungkinkan pemerintah Swiss, dengan peraturan yang jelas, untuk menarik uangnya dan mengembalikannya ke rakyatnya.“

Menurut undang-undang lama, Swiss harus membuktikan, bahwa diktator yang bersangkutan merampas uang rakyat secara ilegal. Untuk dapat membuktikannya, sangat sulit dan sering hampir tidak mungkin. Akhirnya, Swiss terpaksa mentransfer balik uang tersebut. Kepada keluarga mantan presiden Zaire, Mobutu Sese Seko misalnya, pemerintah Swiss mengembalikan sekitar delapan juta franc Swiss. Dengan undang-undang baru itu, bekas penguasa harus membuktikan memperoleh uangnya secara legal. Zellweger menjelaskan, berdasarkan undang-undang baru itu, uang yang dijarah akan dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. "Kami akan menemukan sebuah mekanisme yang dapat menjamin, uangnya betul-betul dikembalikan kepada rakyatnya dan bukan menghilang secara perlahan-lahan, entah di mana.“

Sejak lama pemerintah Swiss mengupayakan, agar dapat mengembalikan uang yang dijarah dari tangan rakyat. Dalam beberapa kasus, Swiss berhasil. Misalnya dalam kasus Filipina, dimana rakyatnya mendapat jutaan peso Filipina dari kekayaan bekas presiden Ferdinand Marcos. Nigeria mendapat 700 juta dolar AS yang dijarah oleh diktator Sania Abacha. Tetapi, dalam kasus Haiti, uang jarahan bekas diktator Jean-Claude Duvalier, upaya Swiss tidak berhasil. Dengan undang-undang barunya, pemerintah Swiss dapat memblokir dan menyita uang tanpa guggatan resmi dari bekas diktator tersebut. Dan, warga Tunisia juga mendapat keuntungan dari undang-undang baru itu. Pemerintah Swiss memandang dirinya sebagai perintis dalam penyitaan uang jarahan diktator.

Zellweger, "setengah dari seluruh uang jarahan yang berhasil dikembalikan, berdasarkan penghitungan internasional dan independen, dilakukan oleh Swiss. Artinya, Swiss berhasil mengembalikan sendiri setengah dari seluruh uang yang dijarah.“

Pada dasarnya organisasi non pemerintah menyambut baik undang-undang baru itu. Namun Mark Herkenrath dari Aliansi Selatan mengritik satu ketentuan dalam undang-undang, yang memungkinkan sebuah solusi damai di meja runding. "Kenyataannya, sampai sekarang penyelesaian secara damai dengan para penguasa tidak pernah berfungsi baik. Ketentuan itu dapat digunakan oleh mereka sebagai taktik penundaan. Selama perundingan berlangsung para diktator selalu menuntut uang lebih. Sampai tiba waktu yang tepat untuk dapat menggagalkan perundingan.“

Pemerintah Swiss menampik kritikan tersebut. Perundingan damai akan dilakukan bila terjadi keadaan mendesak. Dan itu, jika pengadilan tidak menemukan keputusan yang tepat, demikian pernyataan kementerian luar negeri Swiss.

Pascal Lecher/Andriani Nangoy

Editor: Hendra Pasuhuk