1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Afghanistan Kabinett

21 Desember 2009

Presiden Afghanistan Hamid Karzai akhirnya mengumumkan susunan kabinet yang diusulkan ke parlemen. Tim yang diperkenalkan Karzai terdiri dari 23 orang dan berasal dari berbagai latar belakang.

https://p.dw.com/p/L9zV
Karzai, presiden dengan legitimasi demokrasi yang sangat lemahFoto: AP

Pengumuman susunan kabinet Hamid Karzai sejak lama ditunggu di satu pihak dengan penuh harap, di lain pihak dengan rasa sekptis. Susunan kabinet yang sekarang diumumkan oleh Karzai sangat mengecewakan rakyat, yang tadinya berharap akan melihat tim yang kompeten, terutama dalam posisi-posisi kunci.

Sementara para pengamat politik skeptis. Mereka memang sebelumnya sudah memperkirakan, bahwa Presiden Karzai tidak akan mampu mengatasi dilema yang ia hadapi. Di satu pihak ia harus memenuhi janji-janji yang ia berikan pada para pendukungnya, di lain pihak ia harus membangkitkan harapan baru dan memenuhi tuntutan masyarakat internasional.

Dengan presentasi susunan pemerintahan yang baru, Presiden Karzai tidak menunjukkan penanganan yang baik. Ia berusaha mencari keseimbangan antara tuntutan pembaruan dan aliansi kuat untuk menjamin kekuasaannya. Tapi susunan kabinet yang ia usulkan jelas memperlihatkan, bahwa ia cenderung memenuhi janji pada mitra-mitra politik yang mendukungnya selama pemilu. Jadi kriteria yang penting bukanlah kompetensi, melainkan loyalitas terhadap dirinya. Karzai memutuskan untuk mewujudkan kompromi yang dicapainya dengan kalangan ultra konservatif dan kalangan agama.

Memang ketika menghadapi pemilihan presiden, Karzai membangun aliansi dengan partai-partai konservatif, tokoh-tokoh agama dan para pimpinan kelompok etnis. Agar bisa memenangkan pemilu, Karzai menjanjikan beberapa dari mereka jabatan penting dalam pemerintahan. Kepada yang lain ia memberikan hadiah berupa uang dan barang.

Proses demokrasi di Afghanistan sekarang mandek karena manipulasi sistematis yang terjadi pada pemilu presiden putaran pertama. Akibatnya, legitimasi demokratis untuk presiden saat ini sangat lemah. Karzai terutama harus menerima berbagai tuduhan keras tentang korupsi dan salah urus ekonomi. Banyak politisi Afghanistan dan perusahaan internasional yang mengeruk untung besar dari bantuan internasional untuk pembangunan kembali di Afghanistan.

Seorang presiden yang terpilih secara demokratis seharusnya mengambil keputusan demi kebaikan rakyatnya. Tapi dengan haluan politik yang beorientasi pada individu, Karzai telah melanggar prinsip dasar demokrasi. Ini adalah kelanjutan poltiik yang sudah dijalankan sebelumnya. Krisis legitimasi yang sekarang sedang terjadi di Afghanistan sebenarnya menuntut sebuah awal baru. Yang diperlukan adalah konsensus luas tentang masa depan negara itu. Kalau hanya melanjutkan politik seperti yang sudah-sudah, itu pasti akan gagal.

Said Musa Samimy

Editor: Hendra Pasuhuk

Said Musa Samimy
Said Musa Samimy