Tajuk: UU Perlindungan Hak Milik di Cina

Undang-undang baru mengenai hak milik ditetapkan pada Kongres Nasional Rakyat Cina yang baru saja berakhir. Ini merupakan terobosan yang sudah disiapkan sebelumnya. Sebab belum ada dalam sejarahnya sebuah rancangan undang-undang ditolak oleh kongres ini. Sekarang hak milik kolektif punya kekuatan hukum yang sama dengan hak milik pribadui. Ini sebuah terobosan yang baik, sekalipun di Cina seringkali tidak begitu jelas, siapa yang memiliki apa. Tapi pengukuhan hak milik penting untuk kelanjutan reformasi politik dan integrasi ekonomi Cina ke dalam perekonomian dunia.

Sebelumnya muncul penolakan keras tentang undang-undang baru itu dari kalangan yang disebut-sebut sebagai kelompok ‚Kiri Baru’. Ini adalah puncak dari perdebatan mengenai pertanyaan: apakah Cina memang masih sosialistis? Ini pertanyaan mendasar, mengingat bahwa sekarang jurang antara miskin dan kaya makin dalam. Di daerah pedesaan hampir tidak ada sistem jaminan sosial, sementara korupsi makin meluas.

Debat ini bisa mempengaruhi jalannya Kongres Partai Komunis Cina yang direncanakan menjelang akhir tahun ini. Pada kongres partai itu, Presiden dan Ketua Umum Partai Komunis Cina, Hu Jintao serta Perdana Menteri Wen Jiabao bermaksud mengajukan diri lagi untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya.

Hu Jintao dan Wen Jiabao kini mencanangkan motto ‚masyarakat harmonis’ sebagai tujuan ideal. Menurut mereka, Cina perlu menunjukkan wajah sosialnya. Pertumbuhan harus berlangsung dalam konteks perrkembangan berkelanjutan, dan hasil pertumbuhan harus terbagi lebih merata. Jika tidak, stabilitas negara akan terganggu. Itulah inti pidato Wen Jiabao pada pembukaan Kongres Nasional.

Dibalik semua retorika, Hu Jintao dan Wen Jiabao menyadari, mereka harus bisa memuaskan kelompok menengah. Yaitu sekitar 150 juta orang berpendapatan cukup, yang bisa membeli rumah sendiri dan mungkin ingin mewariskan hartanya kepada anak mereka. Ini adalah kelompok penduduk yang bergerak di sektor ekonomi swasta. Sektor yang berkembang pesat dan saat ini sudah menyumbang dua pertiga Produk Domestik Brutto Cina.

Dengan undang-undang hak milik yang baru, hak-hak para petani juga lebih terjamin. Undang-undang tersebut misalnya mengatur soal ganti rugi yang layak bagi para petani, jika tanah mereka diperlukan negara. Karena sampai saat ini sering terjadi penggusuran semena-mena. Pertanyaannya, peluang apa yang dimiliki seorang petani di desa, jika ia misalnya menggugat seorang fungsionaris Partai Komunis? Adanya undang-undang baru belum menjamin adanya penegakkan hukum. Untuk itu diperlukan juga kehadiran pers yang independen. Sehingga kesewenang wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan bisa terungkap.