1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Terorisme

Tak Kenal Wiranto, "Yang Penting Serang Pejabat Itu"

11 Oktober 2019

Syahril Alamsyah, pelaku penusukan terhadap Menkopolhukam, Wiranto, punya target "yang penting serang pejabat negara atau aparat kepolisian". Pelaku tersulut emosi karena pimpinan kelompoknya ditangkap polisi.

https://p.dw.com/p/3R6Wf
Pressekonferenz Indonesien Polizei Dedi Prasetyo
Foto: DW/P. Kusuma

Dalam konferensi persnya, Jumat (11/10), Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan temuan-temuan baru atas pemeriksaan pasutri tersangka penusukan Wiranto. Keduanya disebut melakukan aksi spontan menyerang pejabat negara dan aparat kepolisian, mereka bahkan tidak tahu siapa Wiranto.

“Nanti saya menyerang bapak yang turun dari heli, kamu tusuk anggota polisi siapa saja yang dekat,” kata Dedi menirukan ucapan Syahril kepada istrinya.

Aksi yang dilakukan tersangka didasari motif tersulut emosi karena beberapa hari lalu, polisi telah lebih dulu menangkap ketua Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi, yakni Abu Zee Ghuroba. 

 “Abu Rara sendiri merasa takut, stres dan tertekan setelah mendengar ketuanya (meskipun dia tidak dalam hubungan kelompok aktif) di kelompok Abu Zee ini tertangkap," jelasnya.

“(Wah ini tertangkap Abu Zee), maka saya khawatir saya akan tertangkap,” ujarnya seraya meniru pernyataan tersangka.

Maka Syahril segera berkomunikasi dengan istrinya untuk siap-siap melakukan aksi. Secara tiba-tiba hari itu Syahril melihat warga berbondong-bondong datang ke Alun-Alun, Menes, Pandeglang, Banten. Ia merasa inilah saat yang tepat baginya melakukan aksi penyerangan, yang diyakini terdapat pejabat negara serta aparat kepolisian.

Dedi menjelaskan mengapa pihak kepolisian selalu menjadi target aksi serupa, karena menurutnya selama 17 tahun lebih kepolisian punya rekam jejak melakukan upaya preventive strike terhadap kelompok ekstrem. Sehingga tak heran, kepolisian menjadi sasaran utama mereka.

Hingga kini, kepolisian masih mengejar mastermind atau dalang dibalik kelompok-kelompok radikal yang terdeteksi telah tersebar di Jatim, Jateng, Morowali, Sibolga, Bandung, Manado dan Bali. 

Baca juga: Residu Pilpres di Balik Tuduhan "Rekayasa" Penusukan Wiranto

Berpura-pura menyalami Wiranto

Tersangka awalnya berpura-pura ingin menyalami Wiranto, saat turun dari mobilnya di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten. Seperti kebanyakan warga lainnya hal ini tidak terasa mencurigakan sama sekali. Seketika, Syahril mengeluarkan kunai dan langsung menusuk Wiranto, sebanyak dua kali.

Insiden ini meninggalkan luka tusukan di bagian perut kiri Wiranto. Tersangka juga melukai Kapolsek Menes, Kompol Dariyanto, dibagian punggung.  Serta ajudan Wiranto, Fuad yang juga terluka di bagian dada sebelah kiri atas dan seorang pegawai Universitas Mathla'ul Anwar. 

Tak lama, seluruh korban terluka langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pandeglang, Banten untuk mendapat pertolongan pertama. Sementara kedua pelaku penusukan langsung diciduk saat itu juga.

Mengetahui hal ini, Presiden Jokowi langsung menginstruksikan kepada petugas di lapangan untuk menyiapkan pemindahan Wiranto menuju Rumah Sakit Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, menggunakan helikopter.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Dedi Prasetyo menyatakan, Syahril mengidentifikasi Syahril dan istrinya terpapar paham radikal.

Pengamanan pejabat negara ditingkatkan

Presiden Joko Widodo secara tegas mengatakan bahwa jaringan terorisme ini harus diberantas. Ia langsung memerintahkan Kapolri, Kepala BIN yang juga didukung oleh TNI, untuk mengusut tuntas kasus ini hingga menindak tegas pelaku, sampai ke jaringan terorisnya.

“Mengajak untuk memerangi radikalisme dan memerangi terorisme yang ada di tanah air kita. Hanya dengan upaya kita bersama terorisme dan radikalisme akan bisa kita selesaikan berantas dari negara yang kita cintai,” ujarnya usai menjenguk Wiranto, di RSPAD, Kamis (10/10) sore.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla yang juga datang menjenguk Wiranto mengatakan, sebenarnya masing-masing pejabat negara pasti sudah mendapatkan pengawalan dasar yang sesuai SOP

“Tentu tidak disangka karena ini pertama kali dari orang yang mencederai pejabat dengan tikaman,” ujarnya.

Menjawab banyak spekulasi beredar tentang rencana kelompok-kelompok radikal untuk menggagalkan pelantikan Presiden pada 20 oktober mendatang, Jusuf Kalla tegaskan hal tidak berpengaruh.

“Yang jelas bahwa di Indonesia ini kelompok radikal masih ada dan itu berkeliaran. Kita sendiri juga mengetahui memang kepolisian, Densus, dan BIN memang selalu peringatkan hal itu,” tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden telah memberi arahan untuk meningkatkan pengamanan terhadap pejabat negara, menyikapi insiden penusukan terhadap Wiranto.

“Presiden langsung memberikan arahan agar semua pejabat sekarang ini dalam kondisi yang seperti ini untuk dilakukan pengamanan dasar karena sekarang ini kan memang banyak di era pak Jokowi, para pejabat menteri dan sebagainya yang sebenernya tidak mau dikawal, tidak pakai pengawalan,” katanya.

Ia menambahkan, pengawalan sebenarnya tidak perlu terlalu berlebihan. Namun kewaspadaan menjadi penting, karena pada kenyataannya ancaman seperti ini benar terjadi. Menurutnya insiden ini membuka mata semua orang bahwa benar sel-sel jaringan teroris masih ada dan perlu diwaspadai.

Upaya menekan tindakan ekstrimis

Mengingat tersangka merupakan bagian dari jaringan radikal, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan perlu peningkatan sosialisasi pemahaman moderasi agama.

“Bukan agamanya yang dimoderasi, karena agama itu pasti sempurna karena datangnya dari Tuhan Yang Maha Sempurna, tapi cara kita memahami ajaran agama, mengamalkan ajaran itulah yang harus dimoderasi,” ujarnya.

Pemahaman moderasi agama berarti jangan sampai ada yang terjebak atau terperosok pada tindakan yang berlebihan. “Lawannya harus senantiasa moderat,” tambahnya.

Ia mengimbau kepada seluruh jajarannya di Kementerian Agama untuk lebih giat mensosialisasikan ini, agar pengamalan ajaran agama tidak berbelok dari yang seharusnya.

(pkp/hp)