1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Tentang HAM, Ambisi dan Demokrasi

7 Juli 2014

Kelompok hak asasi manusia menyerukan rakyat Indonesia untuk mempertimbangkan isu HAM dalam memilih presiden, sementara wartawan investigasi menyebut militer dan intelijen menjalankan operasi rahasia dalam pemilu.

https://p.dw.com/p/1CWo2
Foto: Reuters

“Pemimpin berikutnya negara ini harus mengatasi berbagai isu – mulai dari meningkatnya serangan terhadap kebebasan berekspresi, diskriminasi dan serangan atas kelompok agama minoritas, hingga isu hak perempuan,“ kata Josef Benedict, dari Amnesti Internasional, yang membidangi Indonesia.

“Ini juga saatnya bagi pemimpin baru Indonesia, yang punya keberanian untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu termasuk pembunuhan, penyiksaan dan penghilangan paksa selama era Suharto dan masa reformasi,” kata dia.

Calon presiden Prabowo Subianto, telah mengakui dirinya terlibat dalam penculikan para aktivis hak asasi manusia selama bulan-bulan terakhir kekuasaan diktator Suharto, yang berakhir pada 1998.

Allan Nairn, seorang wartawan investigasi asal Amerika Serikat, menuduh bahwa pasukan elit Kopassus dan Badan Intelijen Negara BIN, terlibat dalam sebuah operasi rahasia untuk mempengaruhi pemilih dalam pemilu presiden kali ini.

Nairn, mengutip apa yang ia gambarkan sebagai sumber yang terlibat dalam operasi, menulis pada akhir pekan lalu bahwa para operator Kopassus menggelar pertemuan akhir pekan lalu di markas mereka untuk mendiskusikan strategi untuk memenangkan Prabowo.

Sangat ambisius

Sementara, ahli Indonesia lainnya, Kevin Evans, mengatakan bahwa Prabowo “sangat lapar” dengan jabatan.

“Saya pikir ia (Prabowo) mengakui bahwa inilah kesempatan serius terakhir bagi dirinya, jadi ini soal sekarang atau tidak sama sekali. Ia adalah orang yang punya ambisi besar bagi diri sendiri dan negaranya sejak ia masih muda,” kata Evans kepada kantor berita AFP.

Bagi bekas jenderal yang kemudian menjadi pengusaha dan memiliki kekayaan senilai 150 juta dollar AS ini, kemenangan pada pemilihan Rabu nanti akan menutup pertempuran selama satu dekade untuk memenangkan jabatan tertinggi di negara demokrasi ketiga terbesar dunia tersebut.

Prabowo pernah berusaha menjadi kandidat presiden untuk partai Golkar, tapi saat itu ia kalah.

Kemudian ia mendirikan partai sendiri Gerindra dan maju menjadi wakil presiden Megawati Sukarnoputri pada pemilu 2004. Namun, lagi-lagi Prabowo gagal.

Kemungkinan Prabowo akan berkuasa di Indonesia telah memicu kecemasan bahwa kebebasan yang berhasil diraih sejak berakhirnya kekuasaan otoriter pada 1998, akan mengalami kemunduran.

Dalam sebuah pidato di Jakarta, Prabowo mencerca politik ala Barat, dengan mengatakan bahwa itu “tidak cocok“ bagi Indonesia.

“Tapi itu sudah terlanjur terjadi, seperti pemilihan langsung, yang sudah terlanjut ada,” kata dia.

Setelah pernyataan itu menuai kritik, Prabowo kemudian mencoba menjelaskan maksud pernyataannya bahwa yang ia maksud adalah bahwa ia berpikir, demokrasi Indonesia harus dilindungi. Namun para pengamat tetap meragukan niat dia sesungguhnya dalam soal demokrasi.

ab/ap (dpa,afp,ap)