1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Tentara Israel Tolak Perintah Pembersihan Pemukiman

18 November 2009

Tentara Israel yang seharusnya menjaga keamanan pelaksanaan pembersihan pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat Yordan, menolak menjalankan tugasnya. Hal ini membuat Perdana Menteri Netanjahu melancarkan kritik.

https://p.dw.com/p/KaPz
Salah satu pemukiman Israel di Tepi Barat YordanFoto: picture alliance/dpa

Perdana Menteri Israel Benyamin Netanjahu menyatakan dengan tegas, tentara dari militer Israel, yang menolak menjalankan perintah, memberikan kontribusi bagi runtuhnya negara Israel. Keamanan Israel dan eksistensinya berlandaskan pada aparat keamanan. Dalam militer tidak ada tempat untuk sikap-sikap pembangkangan semacam itu, lanjut Netanjahu.

Seruan yang merupakan reaksi Netanjahu terhadap meningkatnya penolakan perintah dan demonstrasi politis di dalam militer dengan alasan yang sama. Protes itu ditujukan untuk menentang pembersihan apa yang disebut pemukiman ilegal di kawasan otonomi, yakni menentang pembersihan rumah-rumah kontainer.

Contoh terbaru ditunjukkan, ketika hari Senin (16/11) enam tentara yang ditugaskan dalam sebuah batalyon di Tepi Barat Yordan memasang spanduk di tembok asrama dengan ancaman: Satuan ini menolak melakukan pembersihan pemukiman Yahudi. Para serdadu dikenai hukuman 30 hari penjara.

Sudah sejak penarikan sepihak Israel dari Jalur Gaza empat tahun lalu, sejumlah rabi Yahudi dari gerakan pemukim mendesak para tentara yang religius untuk menolak pembersihan pemukiman Yahudi di Gaza. Kini menurut laporan media Israel, para rabi yang sama menyerukan imbauan yang sama kepada anggota keluarga tentara.

Enam hari lalu seorang rabi kaum pemukim, Rabi Shalom Dov Wolpo, menyerukan kepada para remaja di pemukiman Yahudi dalam sebuah acara intern di Tepi Barat Yordan, "Setiap tentara yang harus masuk penjara, karena ia menolak perintah yang jelas-jelas perintah ilegal mengevakuasi Yahudi dari negara Israel, akan memperoleh ganjarannya. Jika perwira akan memberi hadiah bagi tentaranya, maka ia harus melemparnya ke penjara. Mulai sekarang kami menyerukan semua tentara untuk melawan semua perintah ilegal seperti mengevakuasi warga Yahudi dari Israel semacam itu."

Bukan kebetulan jika pada saat bersamaan dengan permintaan pemerintah Amerika Serikat untuk penghentian pembangunan pemukiman Yahudi, para rabi kaum pemukim Yahudi yang ekstrim tersebut angkat bicara. Demikian dikatakan pakar hukum Moshe Negbi kepada radio Israel. Menurut Negbi pemerintah selalu menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap para pelaku kriminal ideologi ini.

Kesimpulan pakar hukum Moshe Negbi, para rabi Yahudi yang ekstrim yang tidak bisa dijadikan gambaran mayoritas rabi atau pemukim di Tepi Barat Yordan, sayangnya belajar dari sikap negara yang tidak bertindak apapun bahwa mereka secara de facto kebal hukum. Tidak ada kesediaan pemerintah Netanjahu untuk mengambil tindakan terhadap tendensi politik dalam negeri yang membahayakan ini.

Clemens Verenkotte/Dyan Kostermans

Editor: Agus Setiawan