1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Timor Leste Tetapkan Anggaran Negara

18 Agustus 2006

Meski melalui diskusi yang panjang antara pemerintah dan anggota Parlemen Timor Leste, awal minggu ini Anggaran Negara Timor Leste untuk tahun 2006/2007 akhirnya di sahkan.

https://p.dw.com/p/CJbp

Dari 70 anggota parlemen, 64 suara mendukung Anggaran Negara Timor Leste. Sementara 5 menolak dan 1 suara abstain. Pakar Ekonomi Timor Leste, Lucas da Costa, menilai perdebatan yang panjang terjadi karena sistem pembuatan program pemerintah dan Anggaran Negara yang diterapkan di Timor Leste terbalik dengan prosedur yang benar.

Yang terjadi adalah sebaliknya. Pemerintah entah dari mana mendapatkan rencana pembangunan dan rencana rutin langsung membuat anggaran baru. Kemudian anggaran itu diajukan ke parlemen untuk disahkan. Parlemen kemudian menghabiskan banyak waktu, banyak energi untuk berdebat tentang anggaran itu, karena perlemen sendiri tidak punya bayangan tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang diajukan dari pemerintah, sebab rencana itu bukan dari Parlemen.”

Total Anggaran Negara Timor Leste ini mencapai 315,5 juta Dollar Amerika, lebih dua kali lipat dari anggaran tahun 2004/2005. Selain pembangunan kembali rumah-rumah yang hancur, anggaran itu ditujukan untuk menstimulasi ekonomi dengan meluncurkan 400 proyek insfrastruktur, seperti jalan, rumah sakit, sekolah dan pembangunan wilayah pedesaan. Walaupun Perdana Menteri Ramos Horta berjanji program akan dilaksanakan secara transparan, Lucas da Costa khawatir akan terbuka peluang besar untuk korupsi.

Dengan kata lain, saya tidak yakin bahwa pemerintah ini akan melaksanakan semua program yang terkandung dalam semua anggaran itu. Berarti akan terdapat sisa anggaran yang besar, tapi anggaran yang besar ini bisa membuka peluang yang banyak untuk korupsi yang juga besar.”

Untuk mencegah dan menghindari korupsi, menurut Lucas da Costa, pemerintah harus membentuk badan-badan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran misalnya Badan Pengawas Keuangan Negara.

Kalau kondisi belum memungkinkan untuk membentuk Badan Pemeriksaan Negara, maka pemerintah akan memperkuat inspektorat jendral untuk pelaksanaan anggaran. Disamping itu, parlemen nasional juga harus mengawasi dari dekat pelaksanaan anggaran, karena hanya dengan demikian pemerintah akan terawasi secara terus-menerus.”

Sebagai pemerintahan yang baru keluar dari krisis, maka seharusnya semua kegiatan ditujukan untuk menyelesaikan krisis. Selain itu Pemerintah Timor Leste harus menjalankan fungsinya dengan tepat, Lucas da Costa menjelaskan:

Mestinya pemerintah ini mempunyai fungsi utama. Fungsi esensi, yaitu fungsi yang sesuai dengan sifatnya, fungsi untuk mengatasi krisis. Kemudian fungsi fundamental untuk meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan bangsa ini, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah lain dimasa yang akan datang.”

Perdana Menteri Timor Leste, Jose Ramos Horta, berkomitmen untuk melaksanakan Program Pemerintahannya dengan Anggaran Negara yang telah disiapkan.