TPNPB-OPM Mengklaim Bertanggung Jawab Atas Serangan di Papua

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Kabupaten Nduga, Papua. Namun, mereka mengklaim para pekerja adalah tentara, bukan warga sipil.

"Ya, kami melakukan operasi di Kali Aworak, Kali Yigi, dan di pos TNI Mbua, dan kami siap untuk bertanggung jawab. Serangan itu dipimpin oleh komandan Makodap III Ndugama, Egianus Kogeya dan komandan operasi Pemne Kogeya,” kata juru bicara TPNPB, Sebby Sanbom, dalam sebuah pernyataan tertulis, dikutip dari Jakarta Post.

Namun, Sebby membantah bahwa 19 pekerja yang tewas adalah warga sipil, mengklaim bahwa mereka adalah anggota Korps Insinyur Angkatan Darat Indonesia.

Bukan infrastruktur yang diperlukan, melainkan kedaulatan

Sebby mengatakan mereka telah mengamati para pekerja selama tiga bulan dan yakin mereka adalah tentara dari Zipur yang bekerja sebagai unit yang solid. Zipur adalah singkatan dari Zeni Tempur, unit militer yang mengkhususkan diri dalam aspek teknik dan teknis infrastruktur pertempuran. "Target kami tidak salah, kami tahu yang mana pekerja sipil dan mana anggota TNI Zipur, bahkan jika mereka memakai pakaian biasa,", tegas Sebby..

Dikutip dari jakarta Post Sebby juga mengklaim bahwa orang Papua tidak meminta jalan Trans-Papua. "Melalui serangan ini, kami mengatakan kepada negara penjajah Indonesia bahwa kami bukan para penjahat bersenjata tetapi pejuang sejati untuk kebebasan Republik Papua Barat," katanya. "Kami tidak meminta jalan Trans Papua  atau pembangunan. Solusi untuk masalah Papua adalah kemerdekaan dan kedaulatan sebagai bangsa yang beradab.”

Hukum dan Pengadilan | 04.12.2018
Sosial

Delapan Kali di Papua

Selama lima jam Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo menumpang pesawat kepresidenan ke Papua. Ini adalah kali ke-delapan presiden mengunjungi provinsi di ufuk timur Indonesia itu sejak dilantik Oktober 2014 silam.

Sosial

Sertifikat Tanda Kemakmuran

Dalam kunjungannya kali ini presiden mendapat agenda ketat. Setibanya di Jayapura, Jokowi dijadwalkan menyerahkan 3.331 sertifikat hak atas tanah kepada penduduk setempat. Ia berpesan agar penduduk menyimpan dokumen penting tersebut dengan aman. "Dimasukkan ke plastik, difotokopi, jadi kalau hilang ngurus-nya lebih gampang," ujar Presiden.

Sosial

Kepemilikan Permudah Pinjaman

Penyerahan sertifikat tanah dinilai penting sebagai pondasi kemakmuran. Kini penduduk bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk menambah pinjaman usaha. "Tapi hati-hati untuk agunan ke bank tolong dihitung, dikalkulasi bisa mencicil, bisa mengembalikan ndak setiap bulan? Kalau ndak, jangan," ucap Presiden.

Sosial

Sertifikat Kurangi Konflik Tanah

Tahun 2017 silam pemerintah membagi-bagikan 70.000 sertifikat kepada penduduk Papua. Tahun ini Badan Pertanahan Nasional menargetkan penyerahan 20.000 sertifikat tanah tambahan.

Sosial

Rombongan Menteri di Jayapura

Selain presiden dan ibu negara, rombongan kenegaraan ini juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Seketaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Sosial

Blusukan Infrastruktur

Selain bertemu penduduk, rombongan presiden juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah proyek infrastruktur vital, antara lain Pasar Mama Mama yang khusus dibangun buat kaum perempuan dan jembatan Holtekamp di atas Teluk Youtefa.

Sosial

Jembatan Memangkas Jarak

Jembatan sepanjang 732 meter ini menghubungkan Jayapura dengan Muara Tami. Keberadaan jembatan di atas Teluk Youtefa memangkas waktu perjalanan dari yang semula 2.5 jam menjadi hanya satu jam saja.

Penjemputan jenazah korban

Pasukan keamanan Indonesia telah menjemput jenazah 16 orang setelah pembantaian yang diduga dilakukan kelompok yang dicurigai sebagai pemberontak di provinsi Papua yang bergolak, demikian ditegaskan TNI dikutip dari AFP.

Jenazah akan dievakuasi ke kota Timika dari distrik terpencil Nduga, daerah pegunungan di mana serangan itu terjadi hari Minggu lalu, kata komandan Korem 172/Praja Wira Yakhti, kolonel inf. Binsar Sianipar. "Informasi terakhir adalah 16 mayat telah ditemukan," kata Binsar kepada wartawan di Papua.

Pada hari Kamis (06/12), militer mengatakan, bahwa belum jelas apakah semua orang yang meninggal dunia itu bekerja untuk kontraktor milik negara PT Istaka Karya. Perusahaan sedang membangun jembatan dan jalan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan infrastruktur di Papua. Sebanyak 15 orang lainnya - termasuk tujuh karyawan kontraktor - telah dievakuasi dari daerah konflik.

ap/as(AFP/JakartaPost)

      


Alam dan Lingkungan

Tambang Ilegal di Aikwa

Penambang emas mendulang emas di sungai Aikwa di Timika, Papua. Meski banyak penduduk suku Kamoro yang masih berusaha mencari uang sebagai nelayan, kegiatan penambangan emas merusak dasar sungai yang kemudian memangkas populasi ikan di sungai Aikwa.

Alam dan Lingkungan

Emas Punya Siapa?

Sejumlah penduduk bahkan datang dari jauh untuk menambang emas di sungai Aikwa. Indonesia memproduksi emas yang mendatangkan keuntungan senilai 70 miliar Dollar AS setahun, atau sekitar 900 triliun Rupiah. Tapi hanya sebagian kecil yang bisa dinikmati penduduk lokal.

Alam dan Lingkungan

Buruh Papua Mencari Kerja

Kebanyakan penduduk asli setempat telah terusir oleh kegiatan perluasan tambang. Saat ini Freeport mengaku memiliki hampir 30.000 pegawai, sekitar 30% berasal dari Papua, sementara 68% dari wilayah lain di Indonesia dan kurang dari 2% adalah warga asing. Berkat tekanan dari Jakarta, Freeport berniat menambah komposisi pekerja Papua menjadi 50%.

Alam dan Lingkungan

Sumber Kemakmuran

Tambang Grasberg adalah sumber emas terbesar di dunia dan cadangan tembaganya tercatat yang terbesar ketiga di dunia. Dari sekitar 238.000 ton mineral yang diolah setiap hari, Freeport memproduksi 1,3% emas, 3,4% perak dan 0,98 persen tembaga. Artinya tambang Grasberg menghasilkan sekitar 300 kilogram emas per hari.

Alam dan Lingkungan

Berjuta Limbah

Grasberg berada di dekat Puncak Jaya, gunung tertinggi di Indonesia. Setiap hari, tambang tersebut membuang sekitar 200.000 ton limbah ke sungai Aikwa. Pembuangan limbah tambah oleh Freeport ujung-ujungnya membuat alur sungai Aikwa menyempit dan dangkal.

Alam dan Lingkungan

Nilai Tak Seberapa

Setiap tahun sebagian kecil dari jutaan gram emas yang ditambang di Grasberg terbuang ke sungai Aikwa dan akhirnya didulang oleh penduduk. Semakin ke hulu, maka semakin besar kemungkinan mendapatkan emas. Rata-rata penambang kecil di Aikwa bisa mendulang satu gram emas per hari, dengan nilai hingga Rp. 500.000.

Alam dan Lingkungan

Simalakama Penambangan Ilegal

Pertambangan rakyat di sungai Aikwa selama ini dihalangi oleh pemerintah. Tahun 2015 silam TNI dan Polri berniat memulangkan 12.000 penambang ilegal. Pemerintah Provinsi Papua bahkan berniat mengosongkan kawasan sungai dengan dalih bahaya longsor. Namun kebijakan tersebut dikritik karena menyebabkan pengangguran dan memicu ketegangan sosial.

Alam dan Lingkungan

Kerusakan Lingkungan

Asosiasi Pertambangan Rakyat Papua sempat mendesak pemerintah untuk melegalisasi dan menyediakan lahan bagi penambangan rakyat di sungai Aikwa. Freeport juga diminta melakukan hal serupa. Ketidakjelasan status hukum berulangkali memicu konflik antara kelompok penambang. Mereka juga ditengarai menggunakan air raksa dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang dampaknya ditanggung penduduk setempat

Alam dan Lingkungan

Persaingan Timpang

Konflik antara penambang antara lain disebabkan persaingan yang timpang. Ketika penduduk lokal masih mengais emas dengan kuali atau wajan, banyak pendatang yang bekerja dengan mesin dan alat berat. Berbeda dengan penambang kecil, penambang berkocek tebal bisa meraup keuntungan hingga 10 juta Rupiah per hari.

Alam dan Lingkungan

Bisnis Gelap di Timika

Pertambangan rakyat di sungai Ajkwa turut menciptakan struktur ekonomi sendiri. Karena banyak pihak yang diuntungkan, termasuk bandar yang menampung hasil dulangan emas penduduk di Timika dan oknum pemerintah lokal yang menyewakan lahan penambangan secara ilegal. Situasi tersebut mempersulit upaya penertiban pertambangan rakyat di Papua. Penulis: Rizki Nugraha/ap (dari berbagai sumber)

Tema