Tribunal Hariri

Amerika Serikat sebagai ketua dewan keamanan PBB, bersama Perancis dan Inggris lah yang menginginkan dilaksanakannya resolusi Libanon pada bulan Mei ini. Pada akhirnya resolusi ini memperoleh kelebihan satu suara dari yang diperlukan dalam dewan keamanan yang terpecah. Negara-negara pemilik hak veto lain Cina dan Rusia menyatakan abstain.

Diputuskan, bahwa pengadilan internasional dalam kasus pembunuhan Hariri akan dibentuk tanggal 10 Juni mendatang, terlepas apakah parlemen Libanon sepakat atau tetap tidak sepakat. Utusan PBB dari Perancis Jean-Marc de La Sablière menekankan:

„Seperti yang dituntut oleh pemerintah Libanon, dewan keamanan PBB telah mengambil keputusan yang mengikat secara hukum“

Dalam waktu 10 hari sebuah pengadilan khusus akan dibentuk di luar Libanon, untuk memproses secara hukum kasus serangan bom yang menewaskan mantan perdana menteri Libanon dan 23 orang lainnya. De la Sablière:

„Dewan kemanan PBB telah memberikan isyarat yang jelas kepada pihak yang mencoba menghancurkan stabilisasi Libanon.“

Kata-kata ini ditujukan kepada Suriah. Sikap menentang pengadilan internasional, yang juga akan menyelidiki tersangka yang diduga agen dinas rahasia Suriah, terutama datang dari pihak oposisi yang pro Suriah di Beirut. Oleh karena itu negara pemilik hak veto Cina justru menkhawatirkan rusaknya stabilisasi di kawasan tersebut, demikian dikatakan utusan PBB Wang. Memang dewan keamanan sepakat untuk mendukung kesatuan nasional, stabilitas dan perdamaian di Libanon, tetapi menurut Wang keputusan dewan keamanan PBB tidak banyal membantu. Diharapkan resolusi ini tidak menambah masalah di dalam negara tersebut.

Duta besar Rusia di PBB Vitali Tschurkin mejelaskan, mengapa Beijing dan Moskow tidak mengajukan veto terlepas dari ketidaksetujuannya. Tschurkin menjelaskan:

„Kalau kami mengeluarkan veto, maka kami akan menghentikan proses ini. Dan seperti yang sudah saya katakan, kami percaya, bahwa proses ini harus tetap jalan.“

Tetapi Vitali Tschurkin tetap menganggap pengadilan internasional yang berdasarkan bab 7 resolusi perang ini merupakan jalan yang keliru. Pembentukan mahkamah tribunal seperti ini baru dua kali terjadi dalam sejarah PBB. Tetapi baik Ruanda maupun Yugoslavia tidak dapat dibandingkan dengan kasus Hariri.

Utusan Suriah mengambil satu langkah lebih lanjut. Ia khawatir, bahwa serangan terhadap kepentingan dalam negeri salah satu anggota PBB seperti ini dapat berarti pelanggaran Piagam PBB.

Yang jelas, keputusan ini telah kembali memecah dewan keamanan PBB. Baik tema Iran, Kosovo maupun Darfur persengketaannya identis, ini terutama muncul diantara negara-negara pemegang hak veto.