Tuntutan Jerman untuk Jadi Anggota Tetap DK PBB

Bagi politik luar negeri Jerman, DK PBB adalah "inti peraturan perdamaian internasional", seperti dinyatakan Departemen Luar Negeri Jerman. Pada saat bersamaan, reformasi badan tertinggi PBB tersebut adalah salah satu tujuan terpenting politik luar negeri Jerman sejak reunifikasi Jerman.

Tuntutan di Tahun 90-an

Ketika Hans-Dietrich Genscher September 1991 untuk pertama kalinya berbicara di depan sidang umum PBB di New York, sebagai menteri luar negeri Jerman yang bersatu haluan Jerman yang baru sudah jelas, "Jerman yang telah bersatu kembali mulai sekarang dan selamanya menyatakan dukungan bagi kebebasan dan demokrasi. Kami mendukung kehormatan dan hak asasi manusia. Sebagai Jerman yang termasuk dalam Eropa, kami bersedia menghadapi tantangan global dunia ini. Setiap orang harus tahu, bahwa bersamaan dengan itu setiap orang di dunia ini bagi kami adalah sesama manusia."

Pertengahan tahun 1990-an, Klaus Kinkel yang menjadi menteri luar negeri. Ia tidak menggunakan bahasa yang berbunga-bunga seperti Genscher, melainkan secara ofensif menuntut kursi sebagai anggota tetap dalam Dewan Keamanan. Jerman dan Jepang sebagai kekuatan baru yang memiliki hak veto di samping AS, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina? Sekutu dan mitra Jerman memberikan reaksi berupa senyum kecil seperti AS, atau penolakan terang-terangan, seperti diberikan Perancis dan Italia.

Angin Baru

Dengan pemerintah koalisi Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau, yang dikenal sebagai koalisi merah-hijau, mulai tahun 1998 ada angin baru dalam diskusi ini. SPD dan Partai Hijau memang sepakat, akan memperjuangkan kursi anggota tetap bagi Uni Eropa. Tetapi secara politis dan realistis, mereka menginginkan kursi bagi Jerman. Terutama Gerhard Schröder, yang ketika itu menjadi kanselir, menuntut posisi itu dengan penuh keyakinan.

Setiap kritik, yang mengatakan bahwa Jerman tidak dapat memenuhi peran ini, ditampik Schröder. "Siapapun yang berbicara seperti itu mengatakan sesuatu yang salah. Jerman adalah pembayar iuran PBB ketiga terbesar. Jerman adalah negara kedua yang mengirimkan tentara bagi pasukan PBB. Apa kurangnya tanggungjawab Jerman?" Demikian dikatakan Schröder.

Di masa pemerintahan merah-hijau hingga tahun 2005, terutama AS di bawah presidennya George W. Bush yang menjadi penentang terbesar cita-cita Jerman untuk menjadi anggota yang memiliki hak veto. Salah satu alasannya adalah, Kanselir Schröder dan Menteri Luar Negeri Joschka Fischer secara jelas menyatakan penolakan terhadap keikutsertaan dalam perang Irak. Itu tidak mau dan tidak dapat dimaafkan oleh Presiden Bush.

Masa Pemerintahan Angela Merkel

September 2007 lalu, Angela Merkel sebagai kanselir baru yang mengepalai koalisi besar SPD dan Partai Kristen Demokrat (CDU) kembali menyatakan keinginan Jerman. Tetapi ia menyatakannya lewat caranya sendiri, secara diplomatis dan tidak dengan suara lantang.

Ia menyatakan di depan sidang umum PBB, Jerman siap mengambil alih tanggung jawab lebih besar. Tetapi sekarang CDU tidak lagi berkoalisi dengan SPD melainkan dengan partai liberal FDP. Ketika dulu menjadi partai oposisi, FDP memperjuangkan agar Uni Eropalah yang mendapat kursi sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Sandra Petersmann / Marjory Linardy

Editor: Asril Ridwan