UE Rumuskan Politik Ramah Lingkungan

Di bawah kepemimpinan Jerman, ke-27 negara anggota Uni Eropa didesak merumuskan haluan politik energi bersama yang lebih ramah lingkungan. Kanselir Jerman, Angela Merkel menuturkan:

"Dengan hal itu kami akan menciptakan landasan yang strategis untuk pasokan energi yang lebih ramah lingkungan, bersaing dan aman. Ini adalah syarat agar Uni Eropa bisa berkembang dengan lebih baik."

Uni Eropa juga bakal menetapkan beberapa hal lain, seperti misalnya batasan dalam penurunan kadar efek rumah kaca dan seberapa besar energi ramah lingkungan yang harus dibangun.

"Saya sangat gembira, bahwa dewan iklim dan lingkungan menyetujui usulan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di Uni Eropa hingga 20 persen di tahun 2020. Tapi saya juga tidak ingin acuh, karena ini adalah sasaran yang benar-benar ambisius."

Buat beberapa negara anggota Uni Eropa, sasaran itu memang dirasa mengada-ada. Pasalnya Eropa sudah berhasil menurunkan kadar emisi gas rumah kacanya hingga 10 persen sejak tahun 1990. Protokol Kyoto saja hanya menyaratkan penurunan emisi gas buang sebesar delapan persen hingga tahun 2012.

Tak pelak kritik pedas pun mengalir lancar dari kubu oposisi. Angela Merkel dituding hanya ingin dianggap sebagai pionir perlindungan iklim di Eropa, tapi tidak serius menjaga iklim di negeri sendiri. Renate Künast, ketua Fraksi Partai Hijau di parlemen Jerman, Bundestag, misalnya menuduh Merkel bertekuk lutut di hadapan raksasa industri mobil di Jerman.

"Sangat memalukan memang, bagaimana cara dia mengakomodir kepentingan perusahaan otomotif. Bukannya dia menjalin kerja-sama dengan sebuah perusahan seperti Opel misalnya untuk memproduksi mobil yang lebih ramah lingkungan. Karena lapangan pekerjaan dan mobilitas Jerman kan bergantung pada hal itu."

Sementara dari kubu liberal muncul kritik pedas sehubungan dengan rencana Merkel untuk menghentikan penggunaan energi nuklir. Ketua Partai Demokrat Liberal, Guido Westerwelle, menuding, Merkel berusaha menerapkan kebijakan ganda dalam masalah ini.

"Siapapun yang berkata ingin melindungi iklim tapi memutuskan secara sepihak untuk menghentikan penggunaan energi nuklir, maka dialah sebenarnya yang merusak keadaan iklim, memperbesar ketergantungan terhadap pasokan energi asing dan mencederai prespektif ekonomi Jerman."

Selain menghadapi kemelut politik di dalam negeri, Merkel juga masih harus berkutat dengan beberapa masalah lain di pertemuan puncak Uni Eropa pekan mendatang. Selain politik iklim, bekas menteri lingkungan di bawah Kanselir Helmut Kohl itu juga ingin mereformasi sistem birokrasi Uni Eropa. Tidak tanggung-tanggung, Merkel bahkan berniat menyentuh salah satu tema paling krusial, yakni Undang-Undang Uni Eropa yang sebelumnya sempat dibekukan lantaran penolakan keras dari sebagian warga Uni Eropa.