UE Tetap Beri Bantuan Bagi Palestina

Setelah melalui perdebatan yang sengit, Uni Eropa akhirnya menyatakan kesediaannya untuk mengucurkan dana bantuan sebesar 121,5 juta Euro kepada Palestina. Selain itu, sekitar 17, 5 juta Euro akan diberikan pula kepada pemerintahan sementara Palestina untuk membiayai kegiatan pemerintahan selama 4 minggu mendatang, sebelum kelompok Hamas membentuk pemerintahan resmi di Palestina. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh komisaris hubungan luar negeri Uni Eropa, Benita Ferrero-Waldner, dalam rapat Dewan Kementerian Luar Negeri Uni Eropa, pada hari senin (27/2) di Brussel.

Untuk tahap pertama Uni Eropa akan menggucurkan dana sebesar 40 juta Euro yang akan dibayarkan kepada perusahaan listrik milik Palestina dan Israel. Dana tersebut akan digunakan untuk melunasi tagihan listrik selama dua bulan. Sedangkan 64 juta Euro akan dialokasikan sebagai dana bantuan untuk para pengungsi.

Namun Waldner menyangkal bahwa Uni Eropa bermaksud mengucurkan sebanyak mungkin dana bantuan ke Palestina sebelum pemerintahan resmi Hamas terbentuk. Jauh sebelum langkah pengucuran dana bantuan ini diputuskan, kuartet timur tengah telah menetapkan stabilisasi kondisi keuangan pemerintahan sementara Palestina sebagai kebijakan yang memiliki prioritas tinggi. Memburuknya kondisi keuangan Palestina menjadi dasar dari pengambilan keputusan untuk mengucuurkan dana bantuan tersebut. “Sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu mereka sekarang.” Bunyi salah satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan kementrian Luar Negeri Uni Eropa.

Sementara di tempat lain, Hamas melalui juru bicaranya, Sami Abu Suhri, menyambut keputusan Uni Eropa untuk menyalurkan kembali dana bantuan kepada Palestina. Suhri menilai langkah tersebut sesuai dengan kerangka kerjasama bantuan yang selama ini sudah disepakati. Namun ia tetap mengingatkan agar bantuan yang diberikan kepada Palestina tidak bersifat mengikat.

“Kami menyambut semua bantuan luar negeri untuk rakyat Palestina, sepanjang bantuan tersebut tidak membatasi hak-hak kami.” Ujarnya.

Hingga saat ini Uni Eropa belum menentukan sikap yang jelas terhadap pemerintahan baru Palestina yang akan dibentuk oleh Hamas. Eropa selama ini menuntut agar kelompok radikal islam yang masih berada dalam daftar organisasi teroris tersebut meninggalkan jalur kekerasan dan mengakui hak eksistensi Israel. “Kami sedang menghadapi sebuah dilemma.” Ujar seorang diplomat Uni Eropa. Sementara Benita Ferrero-Waldner memilih untuk menunggu. “Kita harus menunggu sikap apa yang akan diambil oleh pemerintahan Hamas. Kita harus memberikan mereka waktu. Saya kira kesempatan masih terbuka lebar, bahwa Hamas akan mengubah arah politiknya.” Katanya menekankan.