1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Uni Eropa Akhirnya Berlakukan Sanksi Terhadap Belarus

2 Oktober 2020

Uni Eropa Jumat pagi (2/10) dengan suara bulat menetapkan sanksi terhadap sekitar 40 pejabat tinggi Belarus, tapi tidak terhadap Alexander Lukashenko. Siprus sebelumnya memblokir sanksi itu berminggu-minggu.

https://p.dw.com/p/3jJs2
Aksi protes di Belarus terus berlangsung hampir setiap hari
Aksi protes di Belarus terus berlangsung hampir setiap hariFoto: AFP

Setelah kebuntuan berminggu-minggu, para pemimpin Uni Eropa akhirnya menyetujui pemberian sanksi kepada para pejabat pemerintahan Belarus atas sengketa pemilihan presiden dan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa oposisi. Sekitar 40 pejabat Belarus menjadi sasaran sanksi, namun Presiden Belarus Alexander Lukashenko tidak.

"Kami hari ini telah memutuskan untuk menerapkan sanksi," kata Presiden Dewan Eropa Charles Michel kepada wartawan setelah memimpin pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa di Brussel yang berlangsung alot. "Sangat penting untuk melakukan apa yang sudah kami putuskan beberapa minggu lalu, '' katanya dan menambahkan Uni Eropa "dapat dipercaya''.

Penetapan sanksi terhadap Belarus itu mengakhiri kebuntuan setelah sebelumnya Siprus menolak persetujuannya dan mensyaratkan adanya sanksi juga terhadap Turki dalam sengketanya dengan pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Sebelumnya, Inggris dan Kanada sudah menerapkan sanksi terhadap Belarus.

KTT Uni Eropa di Brussels, 1 Oktober 2020
KTT Uni Eropa di Brussels, 1 Oktober 2020Foto: Johanna Geron/dpa/picture-alliance

Perundingan alot untuk cairkan blokade Siprus

Presiden Belarus Alexander Lukashenko tidak termasuk dalam daftar sanksi, meskipun Charles Michel mengatakan bahwa Uni Eropa "akan mengikuti situasi" secara cermat dan perubahan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sanksi tersebut termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi mereka yang menjadi sasaran.

Tindakan sanksi terhadap Belarusia sebenarnya telah disetujui bulan Agustus lalu, tetapi diblokir oleh Siprus yang mendesak Uni Eropa mengambil sikap lebih tegas terhadap Turki atas kegiatan eksplorasi gasnya di wilayah Siprus yang juga diklaim oleh Turki.

Kedua masalah tersebut memang tidak berkaitan secara langsung, namun Siprus berpendapat Uni Eropa harus konsisten menanggapi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar. Siprus memanfaatkan modus pengambilan keputusan di Uni Eropa yang harus diambil dengan suara bulat.

Aparat keamanan Belarus menindak keras peserta protes oposisi di Minsk | Festnahme während Protesten gegen die Regierung Lukashenkos
Aparat keamanan Belarus menindak keras peserta protes oposisi menentang Presiden Alexander LukashenkoFoto: TUT.BY/AFP/Getty Images

Uni Eropa desak pemilu baru di Belarus

Kanselir Jerman Angela Merkel menyambut baik penerapan sanksi terhadap Belarus. Dia mengatakan, para pemimpin Uni Eropa telah melakukan "diskusi ekstensif, terkadang sulit" di KTT yang dimulai hari Kamis (1/10) di Brussel hingga dini hari Jumat.

"Tapi kami telah mampu menenangkan diri dan dapat menunjukkan hasil," kata Merkel dan menambahkan, sanksi itu akan mengirimkan "sinyal yang sangat penting" kepada Alexander Lukashenko.

Belarus telah menyaksikan protes hampir setiap hari dan tindakan keras terhadap para demonstran sejak pemilihan presiden yang disengketakan pada 9 Agustus lalu. Semua 27 negara anggota Uni Eropa menolak hasil pemilihan umum itu dan mendorong pelaksanaan pemilihan umum baru dengan melibatkan pengamat internasional.

Komisi Pemilu Belarus menetapkan kemenangan Lukashenko dengan 80% suara. Dia telah memimpin Belarus sejak pendiriannya sebagai negara merdeka tahun 1994.

hp/vlz (rtr, afp, dpa)