Uni Eropa minta Palestina penuhi persyaratan Kwartet Timur Tengah

Pemerintah Kesatuan Palestina membutuhkan bantuan langsung sebesar 1 milyar Euro untuk mengatasi keadaan darurat yang dihadapi rakyatnya di tepi Yordania dan jalur Gaza. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Palestina, Salam Fajad yang berkunjung ke Uni Eropa. Kunjungannya ke Brüssel bertujuan membuka kemungkinan bantuan.

Komisaris Luar Negeri Uni Eropa, Benita Ferrero-Waldner menyebut Menteri Keuangan Palestina sebagai mitra dekat yang sejak lama sangat dihargai. Salam Fajad memang menerima iktikad baik Uni Eropa, namun dari Brüssel ia tidak mendapat komitmen konkrit mengenai bantuan langsung untuk pemerintah Palestina.

Uni Eropa menyatakan siap memberikan bantuan teknis untuk upaya Palestina membangun struktur yang transparan dan efisien dalam sistim keuangan baru yang sedang dibangun. Namun Uni Eropa belum bersedia untuk memberikan bantuan langsung kepada pemerintah Kesatuan Palestina yang baru. Ferrero-Waldner menuturkan,

„Saya menjelaskan bahwa dengan melaksanakan langkah baru itu, tidak berarti kami akan langsung bersedia memberikan bantuan. Menteri Fajad sendiri mengatakan, dengan mendapatkan gambaran mengenai situasi keuangan dan persyaratan untuk mendapat bantuan keuangan nanti, ia sudah mendapat banyak masukan “

Di negaranya, Fajad memiliki reputasi sebagai orang bersih yang berusaha melawan korupsi. Sebelumnya ia pernah bekerja di Bank Dunia dan Dana Internasional Moneter, selain itu dari tahun 2002 hingga 2005, Fajad pernah menjabat posisi Menteri Keuangan Palestina. Reputasi Salam Fajad di mata negara-negara donor barat, sama sekali tak tercemar.

Sejak tahun 2006, Uni Eropa melalui mekanisme yang disebut Mekanisme Internasional Sementara secara langsung mendanai proyek-proyek dan warga perorangan. Pada tahun 2006 saja, sekitar 700 juta Euro mengalir dari kas Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk mendukung rumah sakit maupun tenaga perawat, maupun kebutuhan sosial keluarga-keluarga di Palestina. Selama itu juga, Uni Eropa memboikot pemerintahan Palestina yang dipimpin Hamas.

Namun Maret lalu, Palestina akhirnya berhasil membentuk pemerintahan baru, yakni pemerintahan Kesatuan Palestina. Dalam pemerintah koalisi ini terdapat wakil masyarakat yang moderat dan independen, termasuk Menteri Salam Fajjad. Maka Brüssel pun kembali menunjukan sikap yang lebih terbuka terhadap pemerintahan Palestina, juga dalam membahas kemungkinan memberikan suntikan dana langsung kepada pemerintahan Palestina.

Meski begitu, Uni Eropa tetap menuntut Palestina memenuhi persyaratan Kwartet Timur Tengah. Persyaratan yang meliputi bukti dan jaminan dari Palestina untuk tidak melakukan kekerasan lagi, untuk menghormati kesepakatan internasional dan mengakui keberadaan Israel. Di lain pihak, Salam Fajad menegaskan bahwa Palestina berada dalam krisis keuangan dan menghadapi situasi genting. Salam Fajad,

„Kami berharap dunia menghargai perkembangan ini secara positif. Menurut saya, ini memang perkembangan positif. Yang pasti, posisi politik kami mengutamakan langkah-langkah yang bisa menghasilkan sesuatu, demi kepentingan rakyat kami.“

Di samping itu, Salam Fajad menegaskan bahwa Palestina berada di persimpangan yang menentukan langkahnya ke depan