1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

230511 EU-Außenministerrat

23 Mei 2011

Para menteri luar negeri negara anggota Uni Eropa sepakati peningkatan sanksi terhadap Suriah, Iran, Libya dan Belarus, Senin (23/05). Situasi di Timur Tengah dan perubahan politik di negara Arab juga dibicarakan.

https://p.dw.com/p/11MKl
Presiden Suriah Bashar AssadFoto: picture-alliance/dpa

Para menteri luar negeri negara anggota Uni Eropa di Brussel, hari Senin (23/5) memutuskan untuk meningkatkan sanksi terhadap empat negara, yaitu Suriah, Iran, Libya dan Belarus. Terkait Suriah, Uni Eropa sebelumnya tidak memasukkan Presiden Bashar al-Assad dalam daftar sanksi. Namun menurut Menlu Jerman, Guido Westerwelle, Assad hingga kini tidak memenuhi harapan yang ditumpukan kepadanya: „Presiden Assad sebelumnya tidak terkena sanksi. Ini merupakan jembatan yang dibuat baginya, jika ia kembali ke arah kebijakan politik dialog dan bila ia menghentikan tekanan terhadap rakyatnya. Tapi jembatan ini tidak digunakannya. Karena itu kami sekarang harus memperluas sanksi, karena bila seseorang menekan rakyatnya sendiri seperti itu, maka Uni Eropa tidak bisa berpangku tangan."

Assad dan sekelompok individu dari keluarga dan orang dekatnya kini dilarang bepergian ke negara Uni Eropa dan aset mereka di Eropa dibekukan.

Osama Bin Laden Reaktion Deutschland Westerwelle
Menlu Jerman, Guido WesterwelleFoto: picture alliance / dpa

Larangan bepergian ke negara UE

Dalam kasus Iran, Uni Eropa memutuskan, sekitar 100 perusahaan tidak boleh lagi melakukan hubungan dagang dengan UE. Melalui sanksi itu, UE hendak menggiring Iran untuk kembali ke meja perundingan mengenai kebijakan politik atomnya.

Sedangkan sanksi bepergian ke UE yang diterapkan atas Belarus menyangkut 13 orang terdekat Presiden Alexander Lukashenko. Menlu Swedia Carl Bildt mengungkapkan: „Di Minsk yang terletak di benua Eropa, kita masih melihat adanya pengadilan politik dan hukuman-hukuman politik yang sama sekali tidak dapat diterima."

EU Außenminister Treffen 10.05.2010 Catherine Ashton
Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Catherine AshtonFoto: Picture alliance/dpa

Peningkatan dukungan bagi pemberontak Libya

Sementara dalam menyikapi Libya, UE tampak terpecah. Sejumlah negara mendukung intervensi militer NATO, sementara yang lainnya tidak. Meski pertempuran telah berlangsung sejak berminggu-minggu, kaum pemberontak masih belum juga dapat mengalahkan pasukan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi. Setidaknya, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Catherine Ashton hari Minggu (22/5) lalu membuka biro Uni Eropa di Benghazi, kota pusat perlawanan pemberontak Libya, dan menjanjikan bantuan jangka panjang: „Saya hari ini berada di sini untuk menjelaskan bahwa dukungan UE tidak bersifat jangka pendek, melainkan meluas dan mendalam. Kami ingin membantu anda tidak hanya sekarang, tetapi juga jauh ke depan, selama orang-orang di negeri ini menginginkan hal itu."

Isu lainnya yang dirembukkan para menlu UE di Brussel adalah mengenai konflik di Timur Tengah. Banyak negara Eropa kini melihat peluang yang berharga untuk kembali melakukan perundingan setelah kesepakatan organisasi Palestina, Hamas dan Fatah, dan setelah Presiden AS Barack Obama menuntut Israel kembali ke garis perbatasan tahun 1967. Menlu Jerman melihat peluang yang mungkin akan cepat lenyap bila tidak segera digunakan. Uni Eropa ingin membantu Palestina yang merencanakan untuk menyatakan kemerdekaannya. Dengan dana bantuan sekitar 200 juta Euro, UE hendak membantu dalam pembentukan struktur kenegaraan dan pengentasan kemiskinan.

Christoph Hasselbach/Christa Saloh

Editor: Carissa Paramita