Warga Alas Telogo Pasuruan Blokir Jalan

Ratusan warga Desa Alas Telogo, Pasuruan memblokir akses lalu lintas yang menghubungkan Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur, sebagai buntut kekerasan yang dilakukan aparat. Aktivis Nahdlatul Ulamah, yang menjadi pendamping warga desa Alas Telogo, Pasuruan Jawa Timur, Maulana Solahudin, menolak tudingan Panglima TNI Djoko Suyanto, yang menyalahkan warga sebagai pemicu kekerasan. Menurutnya, warga tidak pernah berniat menyerang aparat, terlebih menggunakan senjata tajam. Maulana juga meragukan jika penembakan itu dilakukan untuk sekedar membela diri. Mengingat, beberapa warga yang tertembak, justru ketika berada di dalam rumah.

“Masyarakat tidak bawa sesuatu, tapi kalau ada orang tua bawa sabit, itu memang sehari hari buat mencari rumput, pakai clurit itu. Tapi warga itu tidak bawa sesuatu tidak untuk menyerang. Kronologisnya, Kemarin masyarakat membajak tanah kering kemudian sama marinir dingatkan, jangan, bisa bisa saya tembak kamu. Tadi pagi Masyarakat datang, agak banyak, mereka ingin mempertanyakan kenapa dilarang, ada cekcok, lemparan batu, tapi kemudian tentara membalas dengan menembak sampai masuk ke rumah rumah”

Panglima TNI Djoko Suyanto sebelumnya menyalahkan warga sebagai pemicu kekerasan itu. Panglima TNI menolak anak buahnya disalahkan dalam aksitersebut. Dia menyatakan, tindakan anggota marinir itu, sudah sesuai prosedur dan semata-mata untuk mempertahankan diri.

“Tadi pagi, ada beberapa warga masyarakat yang menghalang-halangi aparat. Mereka juga melempar batu, ada prajurit yang kena dan ada juga yang membawa senjata tajam. Oleh karena itu prajurit mempertahankan diri dengan membuang senjata ke udara, akhirnya karena masih mengejar akhirnya senjata itu di tembakkan ke tanah. Dan kejadian itu juga pasti ada penyebabnya kenapa jadi bentrok. kita juga merasa ada hal hal yang sangat eksesif yang berlebihan sehingga peluru itu mengenai warga disana”

Meski demikian Markas Besar TNI meminta maaf atas penembakan yang dilakukan anggota marinir terhadap warga. Panglima TNI berjanji, akan memproses hukum mereka yang terbukti bersalah.

Ketua Konsorsium Pembaharuan Agraria, Iwan Nurdin menyesalkan penembakan itu. Menurut ia, apapun alasannya, tindakan TNI yang mudah menembak warga itu, tidak bisa dibenarkan.

“Kita kutuk keras itu karena terjadi disaat pemerintah, sekitar 4 hari lalu didepan istana mengumumkan redistribusi tanah 9,2 juta hektar untuk tanah miskin, nyatanya ada banyak rakyat miskin gak punya tanah justru ditembaki. Ini preseden kalau Presiden tidak menertibkan lembaganya, maka akan banyak tumbuh konflik horizontal di masyarakat kita Akibat persoalan tanah ini”

Kasus penembakan warga di Pasurian dipicu sengketa tanah yang bergulir sejak tahun 1960 an, hingga sekarang. Pengadilan setempat menolak gugatan warga yang hendak mengambil lagi tanah mereka.