Yingluck Terancam Terjungkal di Pengadilan

Yingluck, yang hampir selama empat bulan menghadapi protes jalanan menurut pengunduran dirinya, mempertanyakan kenapa penyelidikan yang dilakukan Komisi Anti-Korupsi Nasional NACC, terkait kebijakan skema subsidi beras kelihatannya dipercepat.

“Saya menegaskan bahwa saya tidak bersalah atas tuduhan NACC,” kata Yingluck lewat halaman Facebooknya pada hari Kamis (20/2).

“Meskipun saya dituduh atas pasal kejahatan dan menghadapi pencopotan (dari jabatan), yang merupakan harapan orang-orang yang ingin menjatuhkan pemerintah, saya ingin bekerjasama untuk menunjukkan fakta,” tambah dia.

NACC mengatakan Yingluck mengabaikan peringatan bahwa kebijakan skema beras akan mendorong korupsi dan menyebabkan kerugian finansial. Ia akan dipanggil untuk mendengarkan dakwaan pada 27 Februari mendatang.

Yingluck mendesak panel untuk tidak terburru-buru memberikan keputusan ”yang akan dikritik oleh masyarakat bahwa itu menguntungkan orang-orang yang ingin menjatuhkan pemerintah”. Ia menyampaikan catatan bahwa keberatan yang sama atas kebijakan pemerintahan sebelumnya hingga kini masih dalam proses penyelidikan.

Kritik atas kebijakan Yingluck mengatakan bahwa skema subsidi yang menjamin para petani bisa menjual beras di atas harga pasar, telah mendorong korupsi, menguras keuangan publik dan meninggalkan negara itu dengan segunung persediaan beras yang tak terjual.

Yingluck mengatakan bahwa ia hanya berusaha memperbaiki kehidupan para petani.

Otoritas pemerintah dilucuti

Dalam gugatan hukum lainnya kepada Yingluck, Pengadilan Sipil hari Rabu memerintahkan kepada pemerintah agar tidak menggunakan kekerasan terhadap protes damai, membatasi ruang lingkup pemerintah untuk menangani demonstrasi oposisi yang dalam beberapa kesempatan berubah menjadi aksi kekerasan.

Pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut, dan mengatakan bahwa keputusan itu akan melumpuhkan kemampuan mereka untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum.

Enam belas orang tewas, baik dari pihak demosntran maupun polisi, dan ratusan lainnya terluka dalam baku tembak dan akibat lemparan granat dalam bentrokan terakhir.

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di New York yakni Human Rights Watch menuduh kedua pihak menggunakan peluru tajam dalam bentrokan Selasa lalu di wilayah bersejarah Bangkok yang mengakibatkan lima orang tewas dan puluhan terluka.

Pemerintah mengatakan aparat keamanan hanya menggunakan peluru karet dan bukan peluru tajam dalam menghadapi para demonstran.

Para pengunjuk rasa menuduh keluarga milyarder Yingluck menggunakan uang pajak untuk membeli dukungan para pemilih di pedesaan melalui program populis seperti skema beras.

Kepentingan bisnis Shinawatra kini menjadi sasaran para demonstran yang menyerukan boikot atas sejumlah perusahaan konglomerat tersebut.

ab/hp (afp,ap,rtr)