Ijin Ekspor Senjata Jerman Meningkat

Kementrian Ekonomi Jerman hari Rabu (14/11) menyampaikan laporan terbaru mengenai ekspor senjata. Menurut laporan tersebut, ekspor senjata perang, misalnya senjata api atau panser, menurun pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi 42 persen dari senjata Jerman diekspor ke negara-negara bukan Uni Eropa, NATO ataupun negara yang disamakan dengan NATO, misalnya Uni Emirat Arab, Singapura, Irak dan Aljazair. Yang didefinisikan sebagai persenjataan adalah semua barang yang dapat digunakan untuk kepentingan militer, misalnya juga truk militer. Bagaimana prosedur ekspor senjata di Jerman?

Senjata perang bagi negara Non-Uni Eropa bersifat rahasia

Sebuah perusahaan senjata yang berdomisili di Jerman memerlukan ijin ekspor dari Kementrian Ekonomi bila hendak menjual senjata perang atau persenjataan lainnya di luar negeri. Permohonan ini diteliti bersama Kementrian Pertahanan dan kadang juga dengan kementrian lainnya yang dapat menilai kondisi HAM negara terkait.

"Ada kelompok yang dinamakan "negara hijau". Tidak ada masalah untuk mengekspor senjata ke negara ini, karena semuanya adalah negara anggota Uni Eropa atau NATO. Demikian dijelaskan Christian Mölling, pakar kebijakan persenjataan Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Politik SWP kepada Deutsche Welle. Seandainya ditolak, pemerintah Jerman harus menjelaskan kenapa perusahaan tidak boleh mengekspor senjata ke sebuah negara hijau. Pasalnya, negara tersebut dipandang sebagai mitra atau aliansi yang boleh mendapatkan dukungan militer maupun persenjataan dari Jerman.

Proses permohonan menjadi rumit bila produsen hendak mengekspor senjata perang ke negara-negara Non-UE atau Non-NATO. Misalnya, ekspor panser ke Arab Saudi, fregat ke Aljazair atau kapal selam ke Israel. Dalam hal ini, keputusan diambil oleh Dewan Keamanan Jerman, Kementrian Luar Negeri, Dalam Negeri, Kehakiman, Keuangan dan Bantuan Perkembangan. Semua perembukan dan notulennya bersifat rahasia. Karena pasokan senjata termasuk dalam rencana keamanan politik negara pembeli yang juga ingin diketahui oleh negara tetangganya.

HAM vs Kebijakan Politik Luar Negeri

Parlemen Jerman "Bundestag" tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap proses perijinan ekspor senjata. Saat ini terutama ada tiga undang-undang yang relevan bagi ekspor senjata, yaitu UU pengawasan senjata perang yang tercantum di UUD pasal 24 dan mengatur produksi serta ekspor senjata perang. Kemudian UU kebijakan luar negeri dan UU perekonomian yang juga berlaku bagi produk persenjataan. Terakhir yang disebut peraturan Dual-Use-Güterverordnung bagi produk yang dapat dipakai baik untuk kepentingan militer maupun sipil, misalnya teropong.

Selain itu, koalisi konservatif-liberal pemerintahan Jerman saat ini menerapkan dasar-dasar kebijakan politik tertentu yang antara lain mencakup kebijakan ekspor yang diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya pada tahun 2000. Menurut keputusan itu, dilarang mengekspor senjata ke negara yang secara sistematis melanggar HAM atau sedang dalam kondisi politik yang rawan. "Prinsip ini tidak mempunyai dampak hukum, tetapi politis. Meskipun demikian peraturan itu juga memberikan ruang gerak yang lumayan bagi pemerintah Jerman yang secara keseluruhan menikmati kebebasan yang sangat besar terkait ekspor. demikian menurut pakar senjata Christian Mölling. "Terutama mengenai pertanyaan, apakah ada kepentingan kebijakan politik luar negeri bila mengekspor senjata, atau karena orang hendak mendukung suatu negara yang punya hubungan baik dengan Jerman", tambah Mölling.

Senjata murah bagi Jerman

Ekspor panser ke Arab Saudi misalnya, sangat kontroversial. Pendukungnya mengatakan, ekspor ini mengamankan lapangan kerja di Jerman. Namun bagi Christian Mölling argumentasi ini tidak solid. Kepentingan ekonomi di sini tidak begitu memainkan peran, ketimbang kepentingan politik. Pemerintah Jerman sendiri tidak akan dapat membeli senjata dalam jumlah yang menguntungkan bagi produsen. Karena itu, kalau mau tetap eksis, produsen harus menjualnya ke luar negeri, tambah Mölling.

Karena itu, pertanyaan mengenai apakah Jerman boleh mengekspor senjata, harus juga memperhatikan aspek ekonomi berikut ini, yaitu apakah: Jerman harus menerima bahwa sebagian penghasilan perusahaan senjata diperoleh di luar negeri supaya eksistensinya terjamin, atau angkatan bersenjata Jerman Bundeswehr membayar senjata yang dibelinya dengan harga yang jauh lebih tinggi agar perusahaan senjata tidak merugi.

Christina Ruta/Christa Saloh-Foerster

Editor: Hendra Pasuhuk