1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikSri Lanka

Sri Lanka Tetapkan 20 Juli untuk Pemilihan Presiden Baru

12 Juli 2022

Anggota parlemen Sri Lanka akan memilih presiden baru pada 20 Juli 2022 setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri. Krisis keuangan dan ekonomi telah mendorong Sri Lanka ke dalam kekacauan politik.

https://p.dw.com/p/4Dyvc
Para pengunjuk rasa di luar Istana Presiden di Kolombo, Senin (11/07)
Demonstrasi selama sebulan berujung pada penyerbuan kompleks kepresidenan yang memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diriFoto: Eranga Jayawardena/AP Photo/picture alliance

Parlemen Sri Lanka akan kembali menggelar pertemuan pada hari Jumat (15/07) setelah aksi protes besar-besaran memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa meninggalkan kediamannya dan akhirnya setuju untuk mengundurkan diri, kata juru bicara pemerintah Mahinda Yapa Abeywardena pada hari Senin (11/07).

Sebanyak 225 anggota parlemen akan bersidang pada hari Jumat (15/07) untuk mengajukan nominasi menggantikan Rajapaksa sebagai presiden yang akan mengundurkan diri secara resmi pada hari Rabu (13/07).

Pemungutan suara untuk pemilihan presiden baru akan berlangsung sepekan kemudian atau tepatnya Rabu, 20 Juli 2022, menurut jubir itu.

"Selama pertemuan pemimpin partai yang diadakan hari ini (11/07), disepakati bahwa penting untuk memastikan pemerintahan semua partai yang baru sesuai dengan konstitusi dan untuk melanjutkan layanan publik," kata Abeywardena.

Kenapa Sri Lanka perlu pilih presiden baru?

Kantor perdana menteri mengatakan pada hari Senin (11/07) bahwa seluruh kabinet juga akan mundur untuk memberi jalan bagi pemerintahan baru setelah partai-partai oposisi mencapai kesepakatan tentang kemungkinan koalisi.

Pembicaraan antara berbagai partai oposisi dimulai pada hari Minggu (10/07) menyusul pengumuman dari Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe bahwa mereka akan mengundurkan diri. Namun, perdana menteri, yang kediaman resminya dibakar oleh para pengunjuk rasa, mengatakan bahwa dia akan tetap menjabat sampai pemerintahan baru terbentuk.

"Pemerintah harus berfungsi sesuai hukum. Saya di sini untuk melindungi konstitusi dan memenuhi tuntutan rakyat. Yang kami butuhkan hari ini adalah pemerintahan semua partai dan kami akan mengambil langkah untuk mewujudkannya," katanya, Senin (11/07).

Puluhan ribu pengunjuk rasa telah mengambil alih kompleks kepresidenan sementara beberapa tetap mengatakan mereka tidak akan pergi sampai Rajapaksa akhirnya meninggalkan kantor presiden. Pasukan keamanan belum berusaha untuk merebut kembali kendali atas gedung-gedung itu, tetapi mengatakan saat ini situasinya terkendali.

Krisis telah menyebabkan kekurangan bahan bakar, obat-obatan, dan makanan pokok, serta menyebabkan pemerintah menyatakan kebangkrutan dan mengadakan negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk bailout.

ha/pkp (dpa, Reuters)