1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Barat Khawatirkan Sengketa Turki-Israel

3 September 2011

Para diplomat senior dari dunia Barat meningkatkan tekanan bagi Turki dan Israel untuk segera berdamai. Turki memutuskan untuk mengusir duta besar Israel sebagai balasan bentrokan armada Gaza tahun lalu.

https://p.dw.com/p/12SPg
People, holding Turkish and Palestinian flags, cheer as the Mavi Marmara ship, the lead boat of a flotilla headed to the Gaza Strip which was stormed by Israeli naval commandos in a predawn confrontation in the Mediterranean May 31, 2010, returns in Istanbul, Turkey, Sunday, Dec. 26, 2010. Thousands of pro-Palestinian activists on Sunday welcomed back to Istanbul the ship that was the scene of bloodshed during an Israeli raid on a Gaza-bound aid flotilla in May. Activists meanwhile, promised to send more ships in an effort to break the Gaza blockade. (AP Photo/Burhan Ozbilici)
Mavi Marmara ketika kembali di Istanbul, 26 Desember 2010.Foto: AP

Sekjen PBB, Ban Ki-moon, para pejabat kementerian luar negeri di Eropa dan Washington mendesak Turki dan Israel untuk mengakhiri ketegangan yang terus meningkat, yang dikhawatirkan akan berdampak luas di Timur Tengah. Namun tampaknya kecil prospek untuk segera mengakhiri ketegangan kedua negara. Menteri luar negeri Turki mengindikasikan akan adanya tantangan legal bagi blokade Israel di perairan Jalur Gaza dalam waktu beberapa hari. Turki tengah mempersiapkan untuk menyeret Israel ke Mahkamah Internasional di Den Haag.

“Saya sungguh berharap Turki dan Israel dapat memperbaiki hubungan. Kedua negara amatlah penting bagi wilayah Timur Tengah, dan hubungan mereka selama ini menjadi amat penting saat membahas situasi di wilayah tersebut. Terutama proses perdamaian di Timur Tengah.“

Gaby Levy untuk sementara waktu tidak akan kembali ke Turki. Duta Besar Israel yang sudah berada di tanah airnya itu, Jumat 2 September resmi diusir dari Turki. Negara itu kini tidak menganggap Israel sebagai mitra bilateral utamanya lagi. Menteri Luar Negeri Turki, Ahmed Davutoglu menjelaskan, "Hubungan Turki-Israel diturunkan menjadi peringkat ke dua. Semua orang yang punya posisi di atas tingkat dua ini, yang sejajar sekretaris negar, hingga Rabu, 7 September mendatang akan kembali ke negara asal mereka. Semua kesepakatan militer antara Turki dan Israel dibatalkan.“

Israel Tidak Minta Maaf

Turkey's foreign affairs Minister Ahmet Davutoglu arrives at the Elysee Palace in Paris, France on September 1, 2011 to Paris conference on Libya's post-Muammar Gaddafi future. Photo by Mousse/ABACAPRESS.COM
Menlu Turki, Ahmet DavutogluFoto: picture alliance/abaca

Langkah itu adalah reaksi pemerintah di Ankara terhadap penolakan Israel untuk meminta maaf atas pembunuhan warga negara Turki, yang termasuk konvoi pembawa bantuan ke Jalur Gaza. Itu juga konsekuensi dari penolakan Israel untuk membayar ganti rugi kepada anggota keluarga korban. Ankara kini memberikan tanda jelas. Langkah yang sudah diumumkan dan dijadikan ancaman sejak berbulan-bulan lalu, kini benar-benar diambil.

Kembali Menteri Luar Negeri Davutoglu. "Hari ini, 2 September, batas sudah tercapai, di mana Israel telah mengabaikan semua tawaran yang kami berikan. Kini tiba saatnya pemerintah Israel membayar tindakan mereka, karena merasa berada di atas undang-undang dan mengadakan aksi ilegal, tanpa mempedulikan hati nurani manusia. Harga yang harus dibayar adalah hilangnya persahabatan dengan Turki.“

Blokade Laut

Dalam aksi militer Israel yang dilaksanakan bulan Mei tahun lalu, sembilan aktivis Turki yang memperjuangkan kepentingan warga Jalur Gaza dibunuh satuan khusus Israel di wilayah perairan internasional. Menurut sebuah laporan PBB yang dipublikasikan oleh harian AS, New York Times, blokade laut yang diadakan Israel terhadap Jalur Gaza legal, tetapi langkah militer terhadap para aktivis dinilai "tidak sepadan" dan "keterlaluan".

Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan throws rose to his supporters after a speech in Istanbul, Saturday, June 11, 2011. Such is the confidence of Turkey's ruling party ahead of elections Sunday that its campaign posters show the prime minister, eyes raised skyward, next to slogans referring to the centenary of the Turkish republic, still more than a decade away. (Foto:Thanassis Stavrakis/AP/dapd)
PM Turki Recep Tayaip ErdoganFoto: dapd

Dalam laporan PBB tersebut kedua negara diserukan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Israel disarankan untuk mengikuti tuntutan Turki atas permintaan maaf dan pembayaran ganti rugi. Laporan PBB tersebut berasal dari hasil penelitian apa yang disebut "Komisi Palmer“, yang dipimpin mantan Perdana Menteri Selandia Baru Geoffrey Palmer. Israel sudah beberapa kali berusaha mencegah penerbitan laporan PBB tersebut.

Sementara itu Presiden Turki Abdullah Gül memperingatkan akan kemungkinan tambah buruknya hubungan dengan Israel, yang dulunya menjadi mitra strategis penting. Gül menyatakan, sebagai negara paling berkuasa di kawasan itu, Turki melindungi hak-hak warga negaranya, juga hak-hak semua orang yang butuh bantuan. Masyarakat internasional juga harus menyadari hal ini, demikian ditambahkan presiden Turki itu.

Konsekuensi atas Israel

Turkey's President Abdullah Gul makes a statement regarding the death of Osama Bin Laden, before heading for Vienna, Austria for a state visit, at the Ankara Airport, Turkey, Monday, May 2, 2011.Bin Laden, the glowering mastermind behind the Sept. 11, 2001, terror attacks that killed thousands of people was slain in his luxury hideout in Pakistan early Monday in a firefight with U.S. forces, ending a manhunt that spanned a frustrating decade.(AP Photo)
Presiden Turki Abdullah GülFoto: AP

Menteri Luar Negeri Ahmed Davutoglu kini mengatakan di Ankara, "Turki akan mengambil semua langkah yang diperlukan, untuk menjamin lalulintas kapal yang aman di bagian timur Laut Tengah. Turki tidak mengakui blokade Israel terhadap Jalur Gaza. Turki juga akan berusaha, agar Mahkamah Internasional mengurus hal itu.“

Jika Israel tetap menolak meminta maaf, seperti sudah dinyatakan berkali-kali, pemerintah Turki di bawah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan akan mendukung secara aktif tuntutan warga Palestina untuk memiliki negara yang berdaulat. Di samping itu, Erdogan dalam waktu dekat akan mengunjungi Jalur Gaza yang ditutup Israel.

Reinhard Baumgarten / Marjory Linardy

Editor: Carissa Paramita