Cina Kembali Protes Kunjungan ke Kuil Yasukuni

Masalahnya berulang setiap tahun. Tepatnya setiap 15 Agustus – saat Jepang mengenang kapitulasi 68 tahun silam yang mengakhiri perang dunia kedua. Sejak itu, para politisi konservatif biasanya berziarah ke kuil Yasukuni untuk menghormati 2,5 juta korban Jepang yang jatuh. Hal ini kerap membuat negara-negara Asia meradang.

Pasalnya di masa itu, Jepang merupakan agresor. Tentara yang menjadi pahlawannya terhitung sebagai penjahat perang bagi negara-negara tetangga yang pernah dijajah. Apalagi di kuil Yasukuni, sedikitnya 14 penjahat perang yang mendapat penghormatan, termasuk perdana menteri Jepang yang dieksekusi pada 1948, Hideki Tojo.

Kali ini yang berkunjung ke kuil Shinto itu adalah Menteri Dalam Negeri Yoshitaka Shindo dan anggota kabinet Keiji Furuya. Cina, Taiwan dan Korea Selatan kontan memrotes. Kantor berita Xinhua menuding pemerintah Jepang telah melangkah kelewat jauh. Disebutkan, negara-negara tetangga mencemaskan dihidupkannya kembali masa lalu militer Jepang.

Pertajam Sengketa Pulau

Cina dan Jepang sudah lama bersengketa mengenai gugusan pulau, yang di Jepang disebut Senkaku dan di Cina, Diayu. Pulau itu terletak di perairan anatara kedua Negara yang kaya ikan dan minyak bumi. Pun Taiwan mengaku kawasan itu sebagai miliknya. Sengketa meruncing akhir 2012, ketika pemerintah Jepang meregistrasi sejumlah pulau itu dan Cina semakin sering mengirimkan kapal ke kawasan tersebut.

Agar tidak mempertajam ketegangan, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tahun ini tidak mengunjungi kuil Yasunuki tersebut. Namun dikatakannya, ia menyesalkan tertutupnya kemungkinan untuk secara pribadi pergi ke sana. Sementara media melaporkan, banyak wakil parlemen dari partai Abe, Liberal-Demokrat, yang berziarah ke kuil Yasukuni.

Masa Lalu yang Belum Teratasi

Sementara di Berlin, pada 14 Agustus berlangsung „jaga malam“ yang diorganisir oleh Inisiatif Perempuan Jepang untuk memperingati para Jugun Ianfu, perempuan penghibur yang direkrut paksa oleh militer Jepang selama masa pendudukan seputar 1943-1945.

Aksi protes di Berlin disulut pernyataan walikota Osaka, Toru Hashimoto pada Mei tahun ini, yang mengatakan bahwa sistim Jugun Ianfu sangat dibutuhkan waktu itu dan tidak ada bukti terjadi penculikan maupun pemaksaan prostitusi atas para "perempuan penghibur" itu.

Kelompok perempuan di Berlin mengingatkan bahwa ratusan ribu perempuan dari Taiwan, Filipina, Cina, Belanda, Korea, Indonesia dan Timor Leste masih menuntut ganti rugi dan permohonan maaf secara resmi dari pemerintahan Jepang, atas kejahatan yang dialaminya.

Mereka juga mengritik sikap nasionalis Perdana Menteri Shinzo Abe memicu semakin banyaknya komentar tidak sensitif, yang melukai dan menghina para korban kekerasan militer itu.

ek/ab (dpa,afp,rtr)