Gillard Dilantik Kembali sebagai Perdana Menteri

Dalam pemilu parlemen tiga pekan lalu partai buruh yang dipimpin Gillard kehilangan mayoritasnya, setelah bersaing ketat dengan partai konservatif. Hasil pemilu parlemen adalah apa yang disebut parlemen gantung, karena tidak ada satu pun partai yang meraih suara mayoritas mutlak.

Terakhir kalinya Australia mengalami situasi parlemen semacam itu 70 tahun lalu. Pemerintahan koalisi yang dipimpin Gillard dengan dukungan Partai Hijau dan anggota parlemen independen hanya memiliki mayoritas tipis 76 mandat dibanding 74 mandat dari kelompok oposisi. Artinya, jika satu saya anggota parlemen membelot atau meninggal dunia, pemerintahan koalisi dengan mudah dapat bubar.

Sepekan lalu, Julia Gillard dapat memastikan diri bahwa ia tetap memangku jabatan sebagai perdana menteri Australia. Setelah melakukan perundingan dengan anggota parlemen independen, empat diantaranya menyatakan bersedia mendukungnya untuk menjalin koalisi. Gilllard saat itu menyatakan koalisinya akan tetap stabil untuk masa jabatan tiga tahun ke depan. “Partai buruh siap membangun pemerintahan yang stabil dan efektif untuk tiga tahun ke depan. Pemerintah hanya punya satu tujuan, mengabdi pada rakyat Australia.“

Sebelumnya hari Sabtu (12/09) lalu, Gillard menunjuk mantan PM Kevin Rudd, yang ia kalahkan dalam konflik internal partai tiga bulan lalu, menjadi menteri luar negeri. Dengan begitu ia dapat mengukuhkan posisinya, dengan dukungan Rudd yang tetap memiliki popularitas cukup tinggi di kalangan pemilih. Rudd menerima penunjukan jabatan itu dan mengatakan, ia hendak menunaikan tanggung jawabnya terhadap negara. Terdapat kepentingan nasional yang melebihi kepentingan pribadi, kata politisi berusia 52 tahun itu.

Tersingkirnya Rudd dari kursi jabatannya sebagai ketua Partai Buruh sekaligus perdana menteri Australia, yang kemudian digantikan Gillard, juga menimbulkan dampak merugikan bagi citra Partai Buruh dalam kampanye pemilu. Terbukti dari merosotnya perolehan suara Partai Buruh, yang menimbulkan situasi tidak adanya partai yang meraih suara mayoritas mutlak dalam pemilu parlemen 21 Agustus lalu.

Kini PM Gillard harus dapat mengikuti keinginan mitra koalisinya dari Partai Hijau dan kelompok independen. Partai Hijau sudah mendesak agar pemerintah mulai mengambil langkah nyata untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dan menerapkan sistem pajak baru. Para pengamat politik juga menilai, pemerintahan koalisi yang dipimpin Partai Buruh tidak akan stabil, karena tetap menghadapi masalah dengan mitranya.

Sementara itu ketua partai konservatif, Tonny Abott, menyatakan, kelompok oposisi akan terus melancarkan tekanan keras terhadap pemerintahan koalisi dalam sesi persidangan di parlemen yang akan mulai dibuka tanggal 28 September mendatang.

Agus Setiawan/afp,rtr,dpa

Editor: Christa Saloh-Foerster