1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Jerman Ajukan Target Ambisius Netral Karbon di Tahun 2045

6 Mei 2021

Menteri Keuangan dan Menteri Lingkungan Hidup Jerman mengajukan proposal baru yang lebih ambisius, setelah target emisi pemerintah sebelumnya dianggap tidak konstitusional oleh pengadilan tinggi. Apa saja isinya?

https://p.dw.com/p/3t1Gx
Asap mengepul dari pabrik batu bara di Duisburg, Jerman
Jerman akan berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada 2030Foto: Jochen Tack/picture alliance

Menteri Keuangan Olaf Scholz dan Menteri Lingkungan Hidup Svenja Schulze mengeluarkan proposal legislatif baru terkait target iklim Jerman tahun 2045, pada Rabu (05/05).

Kedua menteri mengumumkan rencana mereka pada konferensi pers, seminggu setelah Mahkamah Konstitusi Jerman menyatakan target yang ditetapkan dalam undang-undang perlindungan iklim 2019 tidak konstitusional.

Para anggota parlemen dari partai kiri-tengah Sosial Demokrat (SPD), berharap proposal bisa diratifikasi Kabinet Jerman pekan depan, setelah mendapat persetujuan dari mitra koalisi mereka, konservatif Kanselir Angela Merkel.

Apa isi proposal undang-undang iklim baru itu?

- Mengurangi emisi sebesar 65% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 1990

- Mencapai pengurangan emisi 88% pada tahun 2040

- Mencapai netralitas iklim pada tahun 2045, lima tahun lebih awal dari target sebelumnya

Menteri Schulze mengatakan pada Rabu (05/05) bahwa tingkat emisi Jerman sudah 40% lebih rendah daripada pada tahun 1990, yang berarti bahwa target 2030 akan membutuhkan pengurangan emisi sebesar 25 persen.

Respons anggota parlemen

Scholz, yang juga wakil kanselir, "akan berada di Kabinet pada pekan depan dengan mengusung undang-undang iklim yang ambisius namun realistis itu."

Juru bicara pemerintah Steffen Seibert mengatakan bahwa "itu adalah tujuan bersama."

Menteri Lingkungan Hidup Svenja Schulze mengatakan target baru tersebut tidak akan menunda beban pengurangan emisi. "Itu adalah tawaran yang adil bagi generasi muda, karena kami tidak ingin meninggalkan beban di masa depan," katanya.

Scholz juga menyoroti pentingnya kapasitas energi terbarukan, dengan mengatakan: "Seluruh kinerja ekonomi nasional masa depan bergantung pada ketersediaan listrik yang lebih terbarukan."

Apa putusan Mahkamah Konstitusi?

Pengadilan Tinggi Jerman menyatakan bahwa undang-undang perlindungan iklim 2019 tidak cukup memadai untuk mengurangi emisi dan membatasi perubahan iklim. Hal ini dinilai akan melanggar hak generasi muda atas "masa depan yang manusiawi."

Majelis hakim pun memberi waktu hingga akhir tahun depan untuk menyusun target pengurangan emisi gas rumah kaca yang lebih jelas untuk periode setelah 2030.

ha/gtp (dpa, AFP, Reuters)