Komnas Perempuan: Hukum Jarang Berpihak Pada Perempuan

Komisioner Komnas Perempuan, Indriyati Suparno, menyesalkan kasus yang menimpa Baiq Nuril. Menurutnya ketidakadilan tersebut akan turut membungkam banyak korban pelecehan seksual lain.

Oleh Mahkamah Agung, Baiq Nuril dinilai melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE dan sebabnya divonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp. 500 juta subsider 3 bulan hukuman kurungan. Terpidana kini sedang mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut.  Karena tekanan masyarakat, eksekusi bagi Nuril yang seharusnya dilakukan tanggal 21 November 2018 kini ditunda hingga ada keputusan peninjauan kembali.

Kasus yang dialami Baiq Nuril, kata Komisioner Komnas Perempuan Indriyati Suparno, adalah salah stau bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di ranah hukum. Simak wawancara lengkapnya berikut ini:

Baca juga:Vonis Penjara buat Baiq Nuril Adalah "Diskriminasi Gender"

Bagaimana pandangan Anda terhadap kasus yang dialami Baiq Nuril?

Indriyati Suparno: Bagi saya ini putusan hukuman terhadap Nuril mengabaikan rasa keadilan terhadap perempuan sebagai korban. Di tingkat pengadilan negeri dia sudah bebas, namun ketika jaksa penuntut melanjutkan kasusnya ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, putusan terhadap Nuril memberatkan.

Menurut kami putusan itu mengingkari rasa keadilan. Karena dalam kasus ini, posisi Nuril sebagai korban kekerasan seksual tidak  diungkapkan di pengadilan dan tidak digunakan hakim untuk mengevaluasi keputusan. Kami sangat prihatin karena keputusan di tingkat Mahkamah Agung ini adalah keputusan final. Sangat sulit bagi Nuril untuk menang, kecuali ada bukti baru dan hal ini tidak mudah. 

Inilah Provinsi Paling Rawan Pelecehan Seksual

Darurat Pelecehan Seksual?

Menurut data Komisi Nasional Perempuan, tahun 2016 Indonesia mencatat lebih dari 6000 kasus kekerasan seksual. Sebagian di antaranya terjadi di rumah tangga. Sementara sisanya di komunitas-komunitas sosial. Tapi provinsi mana yang paling rawan tindak kekerasan seksual?

Inilah Provinsi Paling Rawan Pelecehan Seksual

#1. Aceh

Yayasan Kita dan Buah Hati mendaulat Aceh sebagai provinsi dengan tingkat kasus pelecehan seksual tertinggi di Indonesia. Korban tidak cuma perempuan. Menurut data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, daerah Syariat Islam itu tahun 2015 mencatat 147 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur.

Inilah Provinsi Paling Rawan Pelecehan Seksual

#2. Jawa Timur

Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mencatat sepanjang tahun 2015 terdapat 116 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di Jawa Timur. Angka tersebut sudah banyak menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 183 kasus kekerasan.

Inilah Provinsi Paling Rawan Pelecehan Seksual

#3. Jawa Barat

Setiap bulan 17 perempuan di Jawa Barat mengalami pelecehan seksual. Catatan muram tersebut berasal dari Data Kekerasan Seksual yang dipublikasikan Komisi Nasional untuk Perempuan. Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kabupaten Bandung dan Bandung Barat menjadi daerah yang mencatat kasus kekerasan seksual tertinggi.

Inilah Provinsi Paling Rawan Pelecehan Seksual

#4. DKI Jakarta

Menurut data kepolisian, sepanjang 2014 Jakarta mencatat 63 kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Sementara kasus pelecehan seksual yang melibatkan bocah di bawah umur tercatat hampir mendekati angka 300 kasus.

Inilah Provinsi Paling Rawan Pelecehan Seksual

#5. Sumatera Selatan

Tahun 2014 Sumatera Selatan mencatat 111 kasus pemerkosaan dan pelecehaan seksual terhadap perempuan. Jumlahnya tidak banyak berubah di tahun 2015.

Bagaimana perkembangan kasusnya kini?

BN adalah seorang guru yang sering ditelepon oleh kepala sekolah di tempat mereka bekerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam percakapan telepon berulangkali kepala sekolah mengungkapkan pelecehan seksual yang akhirnya direkam oleh Nuril karena Nuril merasa tidak nyaman dan tidak suka dilecehkan secara seksual, meski lewan telepon. Transkrip rekaman itu disebarkan oleh kolega Nuril. Akhirnya tahun 2017, Nuril dilaporkan ke polisi dan dijerat hukum.

Di pengadilan negeri Mataram ia dibebaskan, namun setahun kemudian jaksa mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan Nuril pun akhirnya divonis enam bulan penjara ditambah denda sebesar 500 juta rupiah lewat pasal UU ITE. Putusan itu dirasa tidak adil oleh masyarakat. Kelompok masyarakat menuntut agar Nuril dibebaskan.

Kini kami menanti hasil peninjauan kembali di MA. Presiden Indonesia, Joko Widodo berjanji, apabila hasil PK tetap menjatuhkan hukuman pada Nuril, setelah proses hukum selesai ia akan memberikan grasi, sebagai solusi atas hukuman yang dipandang tidak adil ini.

Baca juga: Bagaimana Skor Indonesia di Indeks Kesetaraan Gender 2018?

Bagaimana tekanan sosial terhadap kasus ini?

Komnas Perempuan hadir sebagai saksi, sehingga kami paham, betapa Nuril mengalami ketidakadilan. Kami mengirim surat pada kejaksaan agung untuk menangguhkan eksekusi putusan MA. Bersama para aktivis hukum, pegiat HAM, dan kelompok masyarakat lain kami melakukan gerakan untuk kebebasan Nuril.

Jika kita bicara hukum tidak bisa kita hanya bertumpu pada hukum. Namun juga pada budaya. Para penegak hukum harusnya mengedepankan rasa empatinya, jangan hanya tunduk pada kelompok-kelompok intoleran yang merugikan perempuan. 

Undang-undang ITE ini jelas gender blind. Dan undang-undang ITE ini yang sering digunakan untuk kasus-kasus seperti yang dialami Baiq Nuril. Ada juga pegawai di Dirjen Pajak yang mengalami pelecehan seksual dari atasannya, ia sebagai korban merekam percakapan itu. Ia hampir saja dijerat dengan undang-undang yang sama, namun ia mendapat pembelaan yang kuat, bahwa yang ia alami itu adalah perbuatan membela diri.

Negara yang Terapkan Kebiri Kimia

Inggris

Inggris legalkan hukuman kebiri kimia mulai tahun 1950-an. Namun dalam prakteknya terjadi sejumlah penyimpangan. Yang paling memalukan adalah hukuman kebiri kimia terhadap pakar komputer Alan Turing (1952) karena perilaku homoseksual-nya. Ia meninggal diduga karena efek negatif suntikan hormon. Tahun 2009, pemerintah Inggris mohon maaf secara resmi dan Kerajaan Inggris meminta maaf resmi 2013.

Negara yang Terapkan Kebiri Kimia

Amerika Serikat

Tidak semua negara bagian di Amerika Serikat terapkan hukuman kebiri kimia. Tapi sedikitnya 9 negara bagian menerapkan hukuman ini. Ekseskusi kebiri kimia pertama di negara paman Sam itu dilakukan pada tahun 1966 terhadap pelaku kejahatan seksual pedofil John Money.

Negara yang Terapkan Kebiri Kimia

Rusia

Parlemen di Moskow sahkan aturan kebiri kimia pada tahun 2011 terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak-anak di bawah usia 14 tahun. Jika pelaku mengulangi lagi kejahatan fedofilia, yang bersangkutan bisa dihukum penjara seumur hidup. Aturan kebiri kimia diterapkan menimbang tingginya angka kejahatan seksual disertai pembunuhan terhadap anak-anak di negeri Beruang Merah itu.

Negara yang Terapkan Kebiri Kimia

Polandia

Parlemen Polandia pada 2009 mengesahkan aturan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Aturan mulai diberlakukan pertengahan 2010. Sesuai aturan itu, pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah 15 usia tahun dipaksa melakukan kebiri kimia dan psiko-terapi untuk mengurangi hasrat seksualnya di akhir masa hukuman penjara.

Negara yang Terapkan Kebiri Kimia

Korea Selatan

Inilah negara pertama di Asia yang legalkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak-anak (2011). Mirip seperti di Polandia, pelaku kejahatan seksual yang berusia di atas 19 tahun mula-mula dipenjarakan dan di akhir masa hukuman dipaksa menjalani kebiri kimia. Sejauh ini di negara tersebut tercatat 2 narapidana kasus perkosaan anak di bawah umur yang jalani kebiri kimia.

Apakah menurut Anda dunia peradilan di Indonesia diskriminatif terhadap perempuan?

Sangat. Banyak putusan pengadilan yang diskriminatif pada perempuan. Beleh dibilang hampir semua kasus yang bersifat kekerasan pada perempuan tidak berpihak pada perempuan sebagai korban. Misalnya dalam kasus yang menimpa korban pemerkosaan di Jambi. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada gadis berusia 15 tahun itu karena menggugurkan kandungan hasil perkosaan oleh kakak kandungnya sendiri. Kasus serupa juga pernah terjadi sebelumnya.

Banyak kasus hukum yang bias gender, termasuk di luar kasus pelecehan seksual. Misalnya hukuman yang dijatuhkan pada Meiliana di Tanjung balai yang mengeluhkan suara masjid. Sementara Meiliana sendiri adalah korban yang mengalami kekerasan. Dan masih banyak kasus lain yang proses hukumnya begitu diskriminatif.

Baca juga: Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Sementara dalam konteks kasus Nuril, hakim melakukan diskriminasi yang luar biasa terhadap korban pelecehan seksual. Seharusnya dia seharusnya ditempatkan sebagai korban yang harus dilindungi. Relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara itu seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara.

Bagaimana menurut Anda perspektif gender hakim sendiri dalam memutus perkara?

Hakim gagap gender. Itu sebabnya ini menjadi perjalanan panjang bagi kita untuk mendorong agar hakim-hakim dalam memutus perkara itu memakai perspektif yang jernih terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan. Banyak hakim yang tidak memahami atau mengenali perspektif gender. Mereka memutus perkara hanya berdasarkan undang-undang, namun tidak menggunakan rasa keadilan sebagai landasan filosofi di dalam memutuskan perkara. Apalagi semakin meningkat kasus kekerasan seksual yang kita sebut sexual silent.

Hukum Perkosaan di Berbagai Negara

Jerman: No Means No

Tahun 2016 definisi perkosaan diperluas. Jika korban mengatakan 'TIDAK‘ terhadap aktivitas seksual, dan pihak lain tetap memaksa, maka pihka yang memaksa dapat diajukan ke pengadilan. Hukum Jerman sebelumnya terkait kekerasan seksual amat lemah. Sebuah kasus dianggap pemerkosaan hanya jika sang korban secara fisik mencoba melawan pelaku.

Hukum Perkosaan di Berbagai Negara

Perancis: Verbal pun Dapat Dihukum

Istilah "pemerkosaan" mencakup kegiatan seksual tanpa kesepakatan pihak yang terlibat atau adanya unsur pemaksaan. Pelanggar bisa mendapat ancaman vonis hingga 20 tahun penjara. Orang yang berulang kali secara verbal melecehkan orang lain secara seksual dapat dijatuhi vonis denda tinggi - atau bahkan hukuman penjara sampai dua tahun.

Hukum Perkosaan di Berbagai Negara

Italia: Suami pun Bisa Dipenjara

Pada tahun 1996, Italia memperluas hukum kejahatan seks, mencakup pemaksaan aktivitas seksual dalam pernikahan. Ancaman bagi seseorang yang memaksa pasangannya berhubungan seks, sementara pasangannya menolak, bisa terancam hukuman 10 tahun penjara.

Hukum Perkosaan di Berbagai Negara

Swiss: Penetrasi Vagina

Swiss membatasi definisi pemerkosaan dengan kegiatan penetrasi pada vagina. Serangan pelecehan seksual lainnya dapat dikategorikan sebagai pemaksaan seksual – jika korban menolak, baik secara fisik maupun verbal. Hukuman untuk semua pelanggaran bisa divonis hingga 10 tahun penjara. Sejak tahun 2014, perkosaan dalam pernikahan dapat dikenai hukuman.

Hukum Perkosaan di Berbagai Negara

Swedia: Korban terpaksa karena takut

Di bawah hukum pidana Swedia, membuka paksa baju orang lain dapat dikenai hukuman hingga 2 tahun penjara. Eksploitasi seks terhadap orang dalam "kondisi tak berdaya," seperti tertidur atau di bawah pengaruh obat/alkohol, termasuk pemerkosaan. Sejak 2013, perkosaan juga termasuk serangan terhadap orang yang tidak menolak karena takut, hingga tercipta kesan terjadinya hubungan seks konsensual.

Hukum Perkosaan di Berbagai Negara

Amerika Serikat: Bahkan terjadi di kampus

Definisi kekerasan seksual bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Di Kalifornia, misalnya kedua pihak pasangan harus secara jelas menyetujui tindakan seksual, jika tak mau dianggap sebagai perkosaan. Aturan ini juga berlaku untuk mahasiswa di kampus-kampus, di mana dilaporkan meluasnya kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir

Hukum Perkosaan di Berbagai Negara

Arab Saudi: Melapor malah dihukum

Negara ini menetapkan hukuman mati bagi pemerkosaan, meski masih sulit menjerat pelaku yang memperkosa istri mereka. Ironisnya perempuan yang melaporkan perkosaan malah bisa dihukum jika dianggap "aktif" berkontribusi dalam perkosaan. Misalnya, perempuan yang bertemu dengan laki-laki yang kemudian memperkosa mereka, dapat dihukum karena dianggap mau bertemu dengan lelaki itu.

Bagaimana peningkatan kasus sexual silent di Indonesia yang Anda sebut tadi?

Angka sexual silent selalu mengalami peningkatan. Misalnya tahun 2015 ada  4000 kasus, sementara tahun 2017 terjadi 6400 kasus kekerasan seksual. Itu baru yang dilaporkan. Banyak yang tidak dilaporkan,  misalnya perbudakan seksual modern.  Misalnya satu perempuan harus melayani kebutuhan seksual seseoranga tau sekelompok orang dalam jangka waktu yang lama.

Ada beberapa kasus seperti itu, tidak dilaporkan dan sulit pembuktiannya serta tidak ada aturan yang mengatur tentang hal itu. Lalu kasus-kasus prostutusi paksa juga  juga tidak diatur, padahal ada banyak korban, yakni dipaksa menjadi pelacur.

Baca juga: Jokowi Janji Dukung Baiq Nuril Jika Tak Temukan Keadilan

Apakah hal ini karena tidak ada aturan yang tegas dalam mengatur kekerasan terhadap perempuan?

Di Indonesia belum ada aturan khusus tentang pelecehan seksual. Yang ada cuma di ranah perusahaan, karena ada undang-undang ketenagakerjaan. Di luar itu, jika ada yang mengalami pelecehan seksual, maka yang dipakai dalam penal law hanya undang-undang susila yang mensyarakatkan hanya sentuhan fisik dan dampak yang dirasakan secara langsung. Sementara misalnya untuk kasus Nuril, tidak bisa pelaku dijerat pasal itu karena tidak ada aturan menghukum kekerasan seksual secara verbal, misalnya lewat telepon seperti yang dialami Nuril.

Bagaimana solusinya agar kasus-kasus kekerasan seksual baik verbal maupun non verbal dapat diputus lebih adil dalam dunia peradilan?

Kami mendorong reformasi hukum. Pertama, revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) agar diubah supaya lebih melindungi kepentingan korban. Yang kedua kami juga mendorong lewat rancangan undang-undang penghapusan kekrasan seksual. Lex specialist untuk penal law . Saat ini RUU tersebut ada di parlemen dan prosesnya perlu kita dorong. Kami senang masyarakat menarik perhatian dalam kasus-kasus ini, sehingga bisa memberi tekanan pada parlemen untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang itu.

Wawancara oleh: Ayu Purwaningsih/rzn/hp

Live
00:49 menit
Dunia | 11.01.2018

Inilah Momen Terakhir Zainab Sebelum Diperkosa dan Dibunuh

Ikuti kami