Konflik Papua Berlanjut, Warga Lokal Menyelamatkan Diri ke Hutan

Pemburuan satuan TNI-Polisi terhadap TPNPB berlangsung sengit, empat warga lokal diberitakan tewas, lebih 1500 warga desa lari menyelamatkan diri ke hutan.

Tito Karnavian, Kepala Kepolisian RI, menjelaskan pemburuan dilakukan terhadap anggota TPNPB  yang telah membunuh lebih dari 17  pekerja Trans Papua. Pemburuan ini melibatkan 150 aparat gabungan TNI polri terhadap 50 orang anggota TPNPB dengan 20 senjata yang dimilikinya. Pertempuran sengit antara TNI-Polri dan TPNPB ini membuat warga desa Mbua, Yall, dan Yigi di Kabupaten Nduga melarikan diri ke hutan. Sebanyak empat penduduk lokal papua diduga tewas dalam pertempuran ini, otoritas Indonesia belum mengkonfirmasi kejadian ini, sedangkan percobaan penyelidikan masih diusahakan oleh Lembaga International  Hak Asasi Manusa (HRW).

Pendeta dari Gereja Kingmi, Benny Giay, mengatakan bahwa empat penduduk yang terbunuh adalah anggota gerejanya. Mereka  terbunuh saat tentara melakukan proses evakuasi korban dan pekerja Trans Papua yang selamat di Mbua dan Yigi, 4-5 Desember lalu. ''Penduduk lokal bukanlah musuh, mereka tidak bersenjata,‘‘ ujar Giay,‘‘Kami meminta para pihak menahan diri karena ini mengorbankan penduduk yang tidak bersalah dalam konflik bersenjata.‘‘ Giay menambahkan warga yang menyelamatkan diri ke hutan sangat rentan karena lapar dan kedinginan.

Indonesien Papua Protest

Foto arsip aksi protes warga Papua, 1 Desember 2016

Sebby Sambom, juru bicara TNPPB-OPM , seperti dikutip AP menyatakan pihaknya memiliki 29 Area Operasional di Papua, setiap area memiliki 2500 anggota yang bergerilya yang menyerukan pembebasan Papua Barat. TPNPB menolak untuk menyerah pada tentara Indonesia. TNPPB menuntut pemerintah untuk menerima kesepakatan damai seperti Aceh yang mendapat otonomi khusus atau referendum kemerdekaan, seperti yang diterima Timor-Timor. Mereka menyampaikan seruan dan tuntutannya melalui akun Youtube TPNPB-OPM kepada Presiden Jokowi 10 Desember lalu. TPNPB juga meminta pembukaan akses kepada  jurnalis asing dan UNHCR PBB serta Palang merah Internasional  untuk mengevakuasi dan merawat korban.

‘‘Kami tidak berunding dengan para kriminal,‘‘  tolak Wiranto, Menteri Koordinator Politik, hukum, dan Keamanan ‚‘‘Apapun yang mereka katakan adalah kebohongan dan mereka memiliki komitmen atas kejahatan kemanusiaan,‘‘ tegas wiranto.

SC/ (AFP,AP,Reuters)

Ancaman Terhadap NKRI?

Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang memahami perlunya perubahan di tubuh TNI. Ia memerintahkan pergeseran paradigma di Papua, "bukan lagi pendekatan keamanan represif, tetapi diganti pendekatan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan." Diyakini, kiprah TNI menjaga kesatuan RI justru banyak melahirkan gerakan separatisme.

Api di Tanah Bara

Sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969 yang banyak memicu keraguan, Papua berada dalam dekapan militer Indonesia. Sejak itu pula Jakarta menerapkan pendekatan keamanan buat memastikan provinsi di ufuk timur itu tetap menjadi bagian NKRI. Tapi keterlibatan TNI bukan tanpa dosa. Puluhan hingga ratusan kasus pelanggaran HAM dicatat hingga kini.

Rasionalisasi Pembunuhan

Tudingan terberat ke arah mabes TNI di Cilangkap adalah rasionalisasi pembunuhan warga sipil di Papua. Theys Hiyo Eluay yang ditemukan mati tahun 2001 silam adalah salah satu korban. Pelakunya, anggota Komando Pasukan Khusus, mendapat hukuman ringan berkat campur tangan bekas Kepala Staf TNI, Ryamizad Ryacudu yang kini jadi Menteri Pertahanan. "Pembunuh Theys adalah pahlawan," katanya saat itu

Merawat Konflik, Menjaga Kepentingan

Berulangkali aksi TNI memprovokasi konflik dan kerusuhan. Desember 2014 silam aparat keamanan menembak mati empat orang ketika warga Paniai mengamuk lantaran salah satu rekannya dipukuli hingga mati oleh TNI. Provokasi berupa pembunuhan juga dilakukan di beberapa daerah lain di Papua. Faktanya nasionalisme Papua berkembang pesat akibat tindakan represif TNI, seperti juga di Aceh dan Timor Leste

Seroja Dipetik Paksa

Diperkirakan hingga 200.000 orang meninggal dunia dan hilang selama 24 tahun pendudukan Indonesia di Timor Leste. Sejak operasi Seroja 1975, Timor Leste secara praktis berada di bawah kekuasaan TNI, meski ada upaya kuat Suharto buat membangun pemerintahan sipil.

Petaka di Santa Cruz

Kegagalan pemerintahan sipil Indonesia di Timor Leste berakibat fatal. Pada 12 November 1991, aksi demonstrasi mahasiswa menuntut referendum dan kemerdekaan dijawab dengan aksi brutal oleh aparat keamanan. Sebanyak 271 orang tewas, 382 terluka, dan 250 lainnya menghilang.

Akhir Kegelapan

Sejak pembantaian tersebut Indonesia mulai dihujani tekanan internasional buat membebaskan Timor Leste. Australia yang tadinya mendukung pendudukan, berbalik mendesak kemerdekaan bekas koloni Portugal itu. PBB pun mulai menggodok opsi misi perdamaian. Akhirnya menyusul arus balik reformasi 1998, penduduk Timor Leste menggelar referendum kemerdekaan tahun 1999 yang didukung lebih dari 70% pemilih.

Serambi Berdarah

Pendekatan serupa dianut TNI menyikapi kebangkitan nasionalisme Aceh, meski dengan akhir yang berbeda. Perang yang dilancarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka, dijawab dengan teror terhadap pendukung dan simpatisan organisasi pimpinan Hasan Tiro itu. Namun berbagai aksi keji TNI justru memperkuat kebencian masyarakat Aceh terhadap pemerintah Indonesia.

Daerah Operasi Militer

Dua kali Jakarta mendeklarasikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer, antara 1990-1998 dan 2003-2004. Amnesty International mencatat, perang di Aceh sedikitnya menelan 15.000 korban jiwa, kebanyakan warga sipil. TNI dituding bertanggungjawab dalam banyak kasus pelanggaran HAM, antara lain penyiksaan dan pemerkosaan, tapi hingga kini tidak ada konsekuensi hukum.

Alam Berbicara

Perang di Aceh berakhir dramatis. Di tengah eskalasi kekerasan pada masa darurat militer, bencana alam berupa gempa bumi dan Tsunami menghantam provinsi di ujung barat Indonesia itu. Lebih dari 100.000 penduduk tewas. Tidak lama kemudian semua pihak yang bertikai sepakat berdamai dengan menandatangani perjanjian di Helsinki, 2005.


 

Tema