Mereka mengambil beberapa contoh acak dari zaman Islam masa lalu soal ini, seperti sikap khalifah Umar ibn al-Khattab dalam menangani soal wabah saat ia memimpin. Penalaran pendeknya: kekhalifahan otomatis membuat sebuah penawar segala macam masalah, solusi generik untuk semua hal. Anggapan dan logika awam ini sering didukung oleh gerakan tagar di dunia maya, menjadikannya liar dan seolah-olah benar.
Meskipun banyak dari mereka yang belajar ilmu sains dan teknologi, mereka seolah buta dengan realisme masa lalu. Sebab pandangan mereka kabur akan sejarah dan petikan sejarah masa lalu ditelan tanpa dikunyah, bagaikan ular menguntal katak. Terlebih soal wabah yang tidak bisa diuntal begitu saja sebagai azab bagi umat manusia. Ketimbang mengetahui patogen penyebab beberapa fase pandemi besar masa klasik, bernama Yersinia pestis, dan mengembangkan arkeologi molekuler serta ilmu genetika dalam mengurai unsur DNA patogen ini seperti dilakukan ilmuwan di Barat pada 2011, mereka serta-merta melompat pada kekhalifahan sebagai solusi.
Jangan-jangan, patogen wabah virus corona pun mereka anggap karena ketiadaan sistem politik yang mereka anut itu. Jelas, ini jadi lebih keblinger lagi ketimbang sikap religius banyak kalangan bahwa virus ini tidak boleh ditakuti karena melabrak kemahakuasaan Tuhan.
Sampai ketika rezim Jokowi berakhir pada 2024 nanti, isu tentang kekhalifahan diprediksi akan menjadi momentum empuk. Sebab masa itu akan menjadi peringatan 100 tahun penghapusan kekhalifahan di Istanbul, yakni 3 Maret 1924. Kita bisa membayangkan akan seperti apa perayaan seratus tahun itu di akhir masa pemerintahan demokratis negeri ini. Yang paling mungkin, seperti pemilu tahun lalu, kemungkinan besar kekuatan ini dengan perantaraan komunikasi media sosial yang canggih akan digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
Salah satu waham yang menjadi pendorong dari kerinduan akan figur semacam Umar ibn al-Khattab atau Fatih Sultan Mehmed “Sang Penakluk”, atau dalam konteks Nusantara ialah Raden Patah (alias Fatah: kemenangan) ialah konsep penaklukan atau fath sebagai ‘ideologi’ untuk mengubah kekuasaan politik yang dianggap non-Islamik. Kita bisa menghitungnya contoh acak dari sejarah Islam, misalnya penaklukan Mekkah yang musyrik oleh Nabi Muhammad pada 629/630 M, penaklukan Imperium Sasaniyah di Iran klasik dengan agama Zoroaster tahun 651 M, hingga penaklukan Konstantinopel dan penaklukan Majapahit oleh Kerajan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak, di abad ke-15. Waham yang mereka bangun ialah penaklukan ini bagian dari dakwah yang wajib ditunaikan.
Penaklukan ini menjadi imajinasi politik yang terpenting dibedah dan terbagi ke dalam berbagai kelompok Islam politik, salah satunya yang terbesar hasratnya ialah Hizbut Tahrir. Mereka membayangkan sebuah kedaulatan khayali dari pan-Islamisme umat muslim, yang sebetulnya terbentuk konsepnya sejak abad ke-19. Kesatuan umat itu pada masa sebelumnya tidak ada. Jika mau mengkaji sejarah Islam dengan baik, teratur, dan sedikit lebih lama, kita akan memaklumi ragam kekuasaan politik Islam yang berbeda di berbagai ruang atau wilayah muslim tapi masih dalam satu kisaran temporal yang sama.
Walaupun ada contoh semangat perang suci atau ‘etos ghaza’ dalam istilah sejarawan Paul Witteck untuk menjelaskan penaklukan Konstantinopel pada 29 Mei 1453 dan semakin menguatnya imperium Usmani, motif politik dan ruang kultural saat itu tidak monoton. Yakni, suara umat muslim tidaklah satu. Buktinya sebagai etos, spirit Ghaza juga ada pada masa Kemal Ataturk yang sekuler. Ataturk juga dikenal sebagai seorang ghazi atau ksatria perang. Jadi, meski istilah dan asal-muasalnya dari suatu khazanah Islam klasik, etos ini menjadi nomenklatur umum, seumum istilah-istilah Arab yang biasa dilafalkan oleh orang sekuler di Turki atau negeri Arab.
Jelas, imajinasi akan kesatuan Islam ini sebetulnya bidah yang baru dibentuk belum lama
Sepanjang abad ke-20, khayalan tersebut patah tumbuh hilang berganti. Mungkin, hanya di Indonesia kini yang relatif bebas, waham itu lumayan berkecambah walaupun organisasinya resmi dilarang. Salah satu kufur nikmat yang mereka lakukan ialah tidak menghargai kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah penaklukan atas ketidakadilan dari kolonialisme.
Di sinilah sebetulnya kita perlu memahami ulang soal penaklukan dan kemenangan politik Islam masa lalu. Secara historis masa prakolonialisme Eropa, penaklukan merupakan syarat alamiah sebuah iklim politik atau imperium untuk bertahan hidup dan melangsungkan peradaban. Setelah konsep kedaulatan modern terbentuk, penaklukan dianggap sebagai pencaplokan kedaulatan sebuah negeri, dan menganggapnya sebagai kolonialisme.
Karena itu, pada hakikatnya umat muslim tak harus memahami soal penaklukan masa lalu dalam berbagai kitab sejarah secara saklek begitu saja. Bagi sebagian besar umat muslim Indonesia, kemerdekaan menuju Republik Indonesia itu sendiri bisa dipahami sebagai sebuah entitas politik di mana warganya berfungsi sebagai khalifah untuk memakmurkan bangsa menuju kesejahteraan bersama. Manusia pribadi sebagai khalifah Tuhan adalah manusia yang bertanggung jawab, etis, dan adil. Sementara presiden atau pemimpin tertinggi dianggap sebagai khalifah kolektif yang mengemban amanat tertinggi dari warganya. Pandangan reformis semacam ini sudah lama ada di benak pikiran beberapa cendekiawan Indonesia, hanya perlu dipertegas oleh berbagai kalangan.
Dalam sebuah pergantian iklim politik, apakah itu Istanbul pasca-Bizantium atau Demak pasca-Majapahit pada abad ke-15 atau Indonesia pasca-kolonial Belanda pada abad ke-20, tidak ada pemberangusan total. Motif Islam atau religius tertentu tentu saja ada dalam soal penaklukan dan kemerdekaan itu, tetapi proses peralihannya bisa sangat sinkretis, sebab para aktor dan nuansa zamannya juga tidak naif dan sangat berwarna, sehingga kedaulatan yang ada—bahkan sepanjang sejarah politik muslim pasca kenabian—pada hakikatnya ialah apa yang saya namakan sebagai “kedaulatan sinkretis atau majemuk”. Sementara itu, berkebalikan dari hukum sejarah ini, pengusung dan simpatisan kekhalifahan ini ingin menabrak apa saja yang bertentangan dengan syariah, yakni aturan Tuhan umum di alam semesta ini.
Maksimalkan yang ada
Mereka juga tak terlalu paham bahwa masing-masing bangsa memiliki anggapan superioritas tertentu, yang tentu saja nisbi tapi penting dalam memandang bangsa lain, di antaranya sesama bangsa muslim sendiri yang beragam. Cita-cita pan-Islamisme di Indonesia pada kenyataannya besar di jargon, tetapi canggung dalam berhadapan dengan bangsa lain yang dianggap lebih superior. Aumannya seperti macan, tapi ternyata wujudnya bisa sekecil kucing.
Ini sebetulnya sama dengan para pembeo ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dari Asia Tenggara pada umumnya: mereka berpikir ingin perjuangkan hal yang suci namun kenyataannya para pejuang NIIS di Timur Tengah menganggap mereka masih kerdil dan inferior, sebagaimana telaah sebuah penelitian ilmiah. Sikap ini sebetulnya, dari sisi lain, masih beririsan dengan penyakit bangsa ini pada umumnya: kompleks superioritas, memandang diri superior untuk menutupi perasaan rendah diri.
Ketimbang bercita-cita untuk menguasai dunia melalui satu sistem tertentu, dan ini sangat absurd, mendingan memaksimalkan potensi yang ada dan mensyukuri nikmati-Nya berupa kedaulatan Indonesia yang sangat besar. Banyak sekali pekerjaan di dalamnya yang masih perlu dikoreksi dalam berbagai bidang, termasuk di antaranya koreksi atas klaim kedaulatan yang serakah.
Penaklukan mutakhir ialah menguasai aspek kesejahteraan sosial sebagai fardu kifayah. Kurang apa cita-cita keadilan sosial menjadi pemersatu umat atau bangsa? Lebih baik menuntut dan memperdebatkan soal jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan publik, serta isu strategis lainnya yang terdampak wabah corona, misalnya, daripada terus menahan jerat di tempat genting. Sudah saatnya kita bersama-sama mengubah kembali imajinasi politik Islam yang lebih baik.
Penulis:
Zacky Khairul Umam
Wakil Kepala di Abdurrahman Wahid Centre for Peace and Humanities, Universitas Indonesia
*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.