Militer Mesir Imbau Perujukan
12 Desember 2012
Panglima militer merangkap menteri pertahanan, jenderal Abdel Fattah el-Sissi melontarkan imbauannya kepada para pihak yang terlibat pertikaian, untuk menggelar sebuah pertemuan hari Rabu (12/12). Dalam pernyataan itu disebutkan : "Ini adalah bagi kepentingan nasional Mesir, untuk mempertemukan para mitra nasional dan presiden republik".
Sebelumnya panglima militer el-Sissi mengatakan : "Militer akan memainkan peranannya melindungi seluruh bangsa dan menjamin stabilitas, terkait tekanan dan tantangan aktual." Seluruh perwira tinggi militer juga diperintahkan untuk menahan diri dalam sengketa terbaru di Mesir itu.
Kelompok oposisi menyerukan digelarnya aksi protes lanjutan, menentang rencana referendum rancangan konstitusi baru yang diumumkan Morsi yang didukung Ikhwanul Muslimin yang menguasai mayoritas di parlemen. Sebagai reaksinya para pendukung presiden Morsi juga menyerukan aksi demonstrasi tandingan.
Oposisi tuntut batalkan referendum
Para penentang presiden Morsi tetap menuntut dibatalkannya referendum rancangan konstitusi yang rencananya digelar Sabtu (15/12). Argumennya, jika konstitusi baru diratifikasi, hak asasi manusia di negara itu akan diabaikan. Khususnya terkait hak kaum perempuan dan kelompok minoritas.
Silang sengketa menyangkut rencana referendum, yang dibarengi aksi protes kembali memecah warga Mesir, setelah gelombang aksi protes serupa setahun lalu yang berhasil menumbangkan penguasa lama, Hosni Mubarak. Sedikitnya 7 orang tewas dalam bentrokan kekerasan di depan kawasan istana kepresidenan pekan lalu.
Pendukung oposisi dilaporkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Heliopolis Selasa (11/12) petang dan berusaha meruntuhkan barikade beton yang mencegah mereka memasuki kawasan istana presiden. Sementara pendukung presiden Morsi juga menggelar aksi tandingan di kawasan lain ibukota Kairo.
Presiden Mohammed Morsi akhir pekan lalu telah berusaha meredam krisis, dengan menarik kembali dekrit mengenai lembaga pengadilan dan peninjauan kembali hukum. Tapi dia menolak menangguhkan rencana referendum seperti tuntutan kelompok oposisi.
AS/VLZ (dpa, afp)