Pemilu Legislatif Tentukan Referendum Kemerdekaan Skotlandia

Melalui kemenangan pada pemilu legislatif, Kamis (6/5), Partai Nasional Skotlandia (SNP) ingin mencari mandat menggulirkan ulang referendum kemerdekaan. Sejak awal, proses pemilihan 129 anggota parlemen itu sudah didominasi isu perceraian dari Inggris sebagai dampak Brexit.

SNP dan Perdana Menteri Nicola Sturgeon berharap, mayoritas suara di parlemen akan menguatkan rencana pemerintah di Edinburgh untuk menggelar referendum pada akhir 2023, atau setelah pandemi berakhir.

Kemenangan pemilu bagi SNP merupakan sinyal, bahwa "tidak ada lagi pembenaran demokratis, elektoral atau moral” bagi Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, untuk memblokir referendum, kata Sturgeon pekan ini.

Namun hasil survei menunjukkan SNP akan membutuhkan koalisi pro-kemerdekaan dengan partai lain. Pada 2014, sebanyak 55% warga menolak kemerdekaan dalam referendum yang oleh PM Boris Johnson diklaim hanya muncul "sekali dalam satu generasi.”

Dalam jajak pendapat oleh Savanta ComRes pekan ini, sebanyak 49% warga Skotlandia menolak penyelenggaraan referendum, sementara 42% mendukung.

Pendukung kemerdekaan berdalih Brexit mengubah situasi di Skotlandia secara "radikal.” Terutama industri perikanan dan pertanian lokal terpukul oleh perjanjian dagang yang disepakati Inggris dan Uni Eropa. 

SNP meyakini, kemerdekaan akan menciptakan "bangsa yang lebih makmur dan adil.” Sturgeon mengimpikan keanggotaan Uni Eropa setelah pemisahan dari Inggris.

Kritik terhadap SNP

Menurut manifesto politik yang dibuat SNP, kemerdekaan memungkinkan pemerintah mengontrol ekonomi Skotlandia, antara lain untuk mendorong transformasi ramah lingkungan dan teknologi. Adapun nelayan dan petani akan bisa mengakses pasar Uni Eropa tanpa batasan cukai. 

Namun Partai Konservatif mengkritik kemerdekaan "akan melumpuhkan perekonomian,” lantaran luasnya ikatan dagang dengan Inggris.

Selain itu warga juga mengkritik program partai yang minim substansi. "Saya mendukung kemerdekaan pada prinsipnya, tapi saya kira ini bukan waktu yang tepat, terutama di tengah pandemi,” kata David Collin, 42 tahun.

"Sejumlah kebijakan dari tujuh tahun lalu dikritik karena diformulasikan dengan bahasa yang terlalu mengambang, dan mereka sepertinya belum mengkaji ulang kebijakan-kebijakan itu,” kata Peter Constable, 68 tahun. 

Terutama "argumen ekonomi tidak dijelaskan dengan baik,”kata David Bell, Guru Besar Ilmu Ekonomi di Universitas Stirling. "Saya kira manifesto (SNP) tidak bisa diharapkan, cuma menawarkan mimpi.”

Skotlandia memiliki defisit anggaran yang besar, ketimbang wilayah lain di Inggris. Artinya kemerdekaan akan memaksa pemerintah memangkas anggaran belanja, atau menaikkan pajak, dan mengarahkan ulang perdagangan, kata Bell.

Namun menurutnya independensi bisa pula menciptakan peluang lain. "Ada argumen yang memprediksi Skotlandia akan lebih baik,” pasca kemerdekaan, ujarnya merujuk pada transformasi hijau ekonomi dan potensi sebagai pusat keuangan.

Namun meski berpotensi mengubah masa depan, pemilu kali ini tergolong minim warna menyusul pembatasan sosial akibat pandemi. Akibatnya partai-partai peserta pemilu memindahkan kampanye ke televisi atau secara online.

"Situasinya sangat aneh. Di satu sisi kita menghadapi pemilu yang sangat penting, tapi di sisi lain masyarakat tidak benar-benar terlibat di dalamnya,” kata Christopher Carman, Guru Besar Kewarganegaraan di Universitas Glasgow.

rzn/gtp (afp, rtr)