Biden Sebut RS di Gaza Harus Dilindungi

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan, Rumah Sakit Al-Shifa, fasilitas medis terbesar di Jalur Gaza, "harus dilindungi.”

Staf di rumah sakit mengatakan mereka terkepung. Rumah sakit tersebut dibom berkali-kali dan penembak jitu Israel juga telah menembaki orang-orang yang meninggalkan gedung.

Israel membantah tuduhan itu dengan mengajukan klaim bahwa Hamas menggunakan jaringan terowongan di bawah rumah sakit. Namun, belum ada bukti apa pun terkait klaim tersebut.

Al-Shifa sudah kehabisan bahan bakar. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada Minggu (12/11),  rumah sakit tersebut "tidak lagi berfungsi sebagai rumah sakit.”

"Ini adalah harapan dan harapan saya bahwa akan ada tindakan yang tidak terlalu mengganggu,” kata Biden menanggapi laporan tersebut.

Jokowi desak AS untuk mengakhiri kekejaman di Gaza

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama kunjungannya ke Gedung Putih mendesak Presiden AS Joe Biden untuk berbuat lebih banyak, guna mengakhiri apa yang ia gambarkan sebagai "kekejaman” di Gaza dan membantu mewujudkan gencatan senjata.

"Indonesia meminta AS untuk berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza,” kata Jokowi, seraya menambahkan, "gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan.”

Presiden Jokowi mengatakan lebih lanjut, dia akan menyampaikan kepada Biden sebuah "pesan yang sangat kuat” dari pertemuan puncak gabungan para pemimpin Arab dan muslim di Riyadh pada akhir pekan lalu yang mengutuk Israel dan menyerukan gencatan senjata.

Jokowi adalah salah satu dari banyak pemimpin asing di AS yang menghadiri pertemuan puncak Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di San Francisco. Presiden Cina Xi Jinping dan bahkan Wakil Perdana Menteri Rusia Alexei Overchuk, salah satu dari sedikit pejabat senior Rusia yang tidak terkena sanksi AS di tengah invasi ke Ukraina, diperkirakan akan menghadiri pertemuan puncak tersebut.

UNRWA: Situasi di Gaza akan menjadi 'bencana' tanpa adanya gencatan senjata

DW berbicara dengan Tamara Alrifai, Direktur Hubungan Eksternal dan Komunikasi di badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA.

Alrifai mengatakan, 13.000 petugas PBB di Gaza, yang sebagian besar berasal dari Gaza, menghadapi "kondisi kerja yang sangat sulit.”

Pejabat UNRWA mengatakan rekan-rekannya "telah menyaksikan puluhan ribu orang berpindah dari utara ke selatan, menambah kepadatan yang sangat besar yang kini terjadi di selatan Jalur Gaza, terutama di tempat penampungan kami.”

Alrifai mengatakan lebih jauh, "70% penduduk Gaza kini menjadi pengungsi."

Banyak dari mereka berlindung di sekolah-sekolah sempit yang dikelola PBB, tetapi tidak ada cukup bantuan untuk mereka karena masih sedikit truk bahan bantuan yang bisa memasuki Gaza.

"Kami kehabisan makanan, kami kehabisan air bersih, dan sebagian besar dari kami kehabisan bahan bakar,” katanya kepada DW. "Dan jika kami benar-benar kehabisan bahan bakar, kami bahkan tidak bisa mengemudikan truk kami untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan.”

Dia mengatakan situasinya akan menjadi "bencana” jika tidak ada gencatan senjata.

ha/rs/ (Reuters, AFP, AP, dpa)