Uni Eropa Putuskan UU Hak Cipta yang Baru

Uni Eropa akhirnya memutuskan UU Hak Cipta untuk memastikan artis dan penerbit berita mendapatkan hak mereka di dunia digital. Rencana itu sebelumnya memicu protes luas atas kebebasan internet.

Reformasi kontroversial Undang-Undang Hak Cipta Uni Eropa yang bertujuan untuk memastikan hak-hak artis dan penerbit berita di era digital akhirnya disetujui Uni Eropa hari Senin (15/04). Pada pemungutan suara yang diadakan di sela-sela pertemuan tingkat menteri di Luksemburg, 19 negara anggota mendukung, enam menentang dan tiga abstain.

Paket pembaruan UU Hak Cipta sebelumnya menyulut kritik luas dari kalangan yang mengkhawatirkan pembatasan kebebasan di internet, terutama untuk pertukaran informasi dan kreativitas. Namun, para pendukung paket itu mengatakan bahwa mereka akan memastikan pembagian hasil yang lebih adil bagi para produsen konten dan penyedia fasilitas online.

UU Hak Cipta yang baru mengharuskan platform media sosial seperti Facebook dan YouTube memastikan konten yang diunggah melalui situs maupun aplikasi mereka tidak melanggar peraturan hak cipta. Artinya perusahaan online memerlukan perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta seperti musisi, pemain peran dan penulis untuk menggunakan konten mereka.

Platform seperti Google News juga harus membayar penerbit untuk potongan-potongan berita yang ditampilkan dalam hasil pencarian. Sedangkan organisasi nirlaba dan ensiklopedi seperti Wikipedia akan tetap dapat menggunakan data-data secara gratis untuk tujuan penelitian dan pendidikan. Perusahaan online dengan omset tahunan di bawah 10 Euro juga akan mendapat pengecualian.

Aksi protes RUU Hak Cipta yang baru di Hamburg, 23 Maret 2019

Mengapa jadi kontroversi?

UU Hak Cipta yang saat ini berlaku berasal dari tahun 2001 dan belum mencakup aplikasi media sosial dan platform mesin pencari. Pengadilan Eropa sejak lama menuntut agar UU itu diperbarui dan disesuaikan dengan era digital, karena banyak materi yang dilindungi oleh hak cipta belum diatur jika disebarkan di platform online.

Pembahasan tentang pembaruan UU Hak Cipta dimulai dua tahun lalu, namun kemudian menyulut kontroversi dan aksi protes luas di seluruh Eropa. Paket itu terutama ditentang oleh perusahaan-perusahaan online besar seperti Google dan Facebook.

Para pengkritik terutama khawatir bahwa perusahaan online akhirnya akan memasang "filter unggahan" dan menyensor semua konten-konten yang mungkin memuat karya yang dilindungi hak cipta. Karena ingin aman, perusahaan online diduga akan memasang filter secara umum, yang juga akan menyensor semua konten sehingga menghambat pertukaran informasi dan kreativitas di internet.

Live
03:36 menit
DW News | 25.03.2019

Article 13 of the copyright reform is controversial

Kalangan penerbit dan artis mendukung reformasi ini karena merasa mereka sering kehilangan pendapatan dari pembayaran royalti, sebab karya-karya mereka disebar secara gratis di internet. Perusahaan penyedia platform online menolak membayar royalti dengan argumen, mereka hanya menyediakan platform dan yang mengunggah konten adalah para pengguna atau netizen.

Sasaran kritik terutama ditujukan kepada Pasal 13 RUU Hak Cipta. Pasal itu menuntut perusahaan platform media sosial agar memastikan bahwa konten-konten yang disebar pengguna tidak melanggar hak cipta. Dalam UU Hak Cipta yang baru diputuskan, Pasal 13 itu kini berubah menjadi Pasal 17.

Pemerintah Jerman menyepakati UU Hak Cipta yang baru pada menit-menit terakhir pemungutan suara. Akhir Maret lalu, Jerman masih menolak pembaruan tersebut. Sekalipun sekarang menyetujui, Jerman tetap menuntut agar penggunaan filter unggahan tidak akan menjadi kewajiban di Jerman.

Setelah Parlemen Eropa menyetujui UU Hak Cipta yang baru, sekarang negara-negara anggota diberi waktu dua tahun untuk menerapkan UU itu dalam perundangan nasionalnya.

Mereka Yang Tersandung Kasus UU ITE

Ariel "Peterpan"

Nazriel Ilham alias Ariel, mantan vokalis grup band Peterpan, dijerat pasal berlapis yakni UU ITE dan juga UU Pornografi pada 2009 silam. Ia dituduh merekam video porno yang diduga mirip dengannya bersama artis peran Luna Maya serta Cut Tari. Sekalipun tidak menyebarkan, dia dinyatakan bersalah karena video itu beredar luas ke publik. Ariel divonis 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah.

Mereka Yang Tersandung Kasus UU ITE

Koin Untuk Prita

Bisa dibilang UU ITE mulai marak menjadi perbincangan setelah kasus Prita Mulyasari (2008/2009). RS Omni International Alam Sutera, Tangerang, menggugat Prita karena ia mengirim email kepada rekan-rekannya berisikan keluhan atas layanan RS itu. Atas tindakannya Prita diwajibkan membayar denda sebesar 204 juta rupiah. Ini memicu simpati publik yang kemudian membentuk kelompok ‘’Koin Untuk Prita’.

Mereka Yang Tersandung Kasus UU ITE

Hary Tanoesoedibjo

Pada tahun 2017, bos MNC Group ini diduga melanggar pasal 29 nomor 11 tahun 2008 UU ITE. Hal ini bermula ketika Hary Tanoe mengirimkan pesan singkat kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Yulianto. Agung menilai pesan-pesan yang dikirim Hary Tanoe sebagai ancaman. Atas dasar itulah pada 28 Januari 2016, Agung melaporkan Hary Tanoe ke Bareskrim Polri.

Mereka Yang Tersandung Kasus UU ITE

Baiq Nuril Makmun

Mantan guru honorer SMA 7 Mataram, Baiq Nuril, harus merasakan kenyataan pahit saat ia divonis bersalah terkait tindak pidana UU ITE. Ia merekam pembicaraan telfon dengan kepala sekolah SMA 7 Mataram saat itu - inisial M. Ia merasa M melontarkan kalimat-kalimat bernada pelecehan. Ironisnya M justru melaporkan Baiq Nuril ke polisi. Akhirnya September 2018, MA memvonis Baiq enam bulan penjara.

Mereka Yang Tersandung Kasus UU ITE

Vanessa Angel

16 Januari 2019 Vanessa Angel resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi online. Ia dijerat pasal 27 ayat 1 UU ITE. Hal ini karena Vanessa dengan sengaja mengirimkan foto dan video tak senonoh melalui pesan elektronik di handphone kepada muncikari. Foto dan video inilah yang kemudian tersebar dan digunakan oleh para mucikari untuk menawarkan Vanessa kepada pelanggan prostitusi online.

Mereka Yang Tersandung Kasus UU ITE

Ahmad Dhani

Paling anyar, pentolan grup musik Dewa 19, Ahmad Dhani akhirnya divonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pidana 1,5 tahun karena terbukti bersalah atas kasus ujaran kebencian. Ia terbukti melakukan ujaran kebencian dengan tiga cuitan di akun Twitter @AHMADDHANIPRAST. Pria asal Surabaya ini dijerat Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (rap/hp)

hp/ts (dpa, rtr)

Ikuti kami