Jelang Pemilu Penentuan, Abdullah Keluarkan Tuntutan

Agar bencana itu tidak terulang lagi, kata Abdullah, ia menuntut perubahan personal. Azizullah Ludin, ketua Komisi Pemilu Afghanistan harus diberhentikan dari jabatannya. Sementara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Menteri Urusan Perbatasan harus dinon-aktifkan sampai pemilu selesai. Lebih lanjut Abdullah menuntut, "Untuk mencegah kecurangan, kita harus mendapat peluang untuk mengawasi pekerjaan gubernur dan kepala polisi setempat. Inilah tuntutan kami, walaupun rakyat meminta agar mereka dipecat.“

Abdullah memberi tenggat waktu kepada lawan politiknya, Presiden Hamid Karzai, sampai Sabtu depan (31/10) untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jika tidak, Abdullah akan memikirkan ulang keikutsertaannya dalam putaran kedua pemilu.

Sudah bisa diduga, Karzai menyebut tuntutan penantangnya 'tidak bisa diterima'. Kini banyak yang mempertanyakan, apa sebetulnya yang ingin dicapai Abdullah dengan tuntutannya? Conrad Schetter, pakar Afghanistan di Pusat Penelitian Pembangunan di Bonn mengatakan, "Saya pikir, Abdullah Abdullah sendiri tidak begitu jelas apa yang ingin ia capai. Maka ia ingin menegaskan bahwa ia memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, dan tentu ia ingin mengritik terang-terangan Azizullah Ludin yang memimpin Komisi Pemilu dan punya hubungan erat dengan Karzai. Abdullah betul-betul ingin menegaskan bahwa ia tidak mau ambil resiko dalam pemilu yang berlangsung dengan kondisi serupa, dimana korupsi begitu kental sejak awalnya."

Conrad Schetter ragu, bahwa dengan tuntutannya, Abdullah bisa membuat Karzai memecat orang-orang dekatnya. Jika Karzai memenuhi tuntutan Abdullah, itu sama saja dengan pengakuan bersalah. Schetter menilai, Abdullah sangat naif jika meyakini bahwa ia bisa mengubah sesuatu dalam kondisi struktural.

Abdullah Abdullah, dokter mata berusia 49 tahun, akan menunggu sampai tenggat waktu yang ia berikan habis, sebelum menetapkan akan ikut dalam pemilu atau tidak. Menurut pengamat Afghanistan Conrad Schetter, apapun yang terjadi, pemilu di Afghanistan tetap memicu debat.

"Kita akan menyaksikan kegagalan pemilu. Dikarenakan proses yang´panjang dan alot, lalu musim dingin yang bisa menurunkan keikutsertaan pemilih sampai 30%, dan itu berarti tidak ada legitimasi bagi pemilu putaran kedua ini. Jika pun sekarang Abdullah Abdullah mundur dari pemilu, orang bisa bilang bahwa model pemilu demokratis, yang berlangsung setiap empat tahun di Afghanistan, sekali ini gagal,“ ungkap Schetter.

Meski demikian, Schetter meyakini, suksesnya pemilu di Afghanistan sangatlah penting. Karena tanpa pemerintah yang sah, dipilih dan dinginkan oleh rakyat Afghanistan, maka legitimasi keterlibatan internasional di negara itu semakin dipertanyakan.

Ratbil Shamel/Renata Permadi

Editor: Yuniman Farid